Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

"Singa Pinter", Inovasi Layanan Publik Terintegrasi

Bali Tribune / RAKOR - Rapat kordinasi penerapan perencanaan Singa Pinter di Gedung Buleleng Command Center pada Rabu (16/10).

balitribune.co.id | Singaraja - Untuk menjangkau pelayanan lebih luas terutama mendapatkan akses informasi, Kabupaten Buleleng melakukan inovasi model pelayanan terintegrasi dengan meluncurkan perencanaan Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi (Singa Pinter). Melalui Dinas Kominfosanti model tersebut diperkenalkan pada rapat kordinasi di Gedung Buleleng Command Center pada Rabu (16/10).

Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan memimpin rapat tersebut dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Sosial, serta Tim Efektif Singa Pinter.

Dalam penjelasannya Kadis Suwarmawan mengatakan program Singa Pinter bertujuan untuk mengoptimalkan sistem informasi publik yang efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui kolaborasi lintas dinas, termasuk Disdukcapil, DPMPTSP, Disdikpora, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial, sistem ini dirancang untuk memberikan solusi sederhana namun berdampak besar dalam penyediaan layanan publik yang cepat dan gratis.

“Kami berharap Singa Pinter dapat diterapkan di berbagai instansi pemerintah untuk mendukung layanan publik berbasis digital yang transparan dan efisien. Paling tidak sebelum akhir tahun aplikasi ini bisa direalisasikan,” kata Ketut Suwarmawan.

Ia menyebut pengembangan layanan publik digital ini menjadi solusi atas banyaknya sistem layanan/aplikasi yang terpisah, yang sebelumnya membingungkan masyarakat. Dengan total 44 layanan terpisah, Singa Pinter akan mengintegrasikan 5 aplikasi layanan utama terlebih dahulu yakni, Layanan Kependudukan (Aku Online-NG), Layanan Perizinan (SiAjaib), Pariwisata (Visit North Bali), Layanan Pendidikan (DAPODIK) dan Layanan Sosial (GCT).

Aplikasi-aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan publik secara online, mendukung transparansi, dan efisiensi dalam pelayanan. Selain itu, keberhasilan sistem ini juga ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas internet yang memadai serta komunikasi yang aktif antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui implementasi Singa Pinter, diharapkan masyarakat Buleleng dapat menikmati kemudahan dalam mengakses layanan-layanan tersebut secara cepat, praktis, dan efisien, sehingga turut mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tandasnya.

wartawan
CHA
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.