Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Skandal Penyadapan Presiden

Lhynaa Marlinaa
Bali Tribune / Lhynaa Marlinaa. (ist)

balitribune.co.id | Mencuatnya nama Irjen Ahrie Sonta dalam pusaran skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyingkap tabir operasi intelijen bayangan yang sangat terstruktur. Dengan rekam jejak Ahrie yang melesat dari Sespri Kapolri Listyo Sigit menjadi ajudan Prabowo, insiden ini melampaui batas pelanggaran privasi biasa. Kasus ini merupakan indikasi kuat adanya praktik spionase politik tingkat tinggi yang mengeksploitasi kerentanan di ring pertama kekuasaan.

Anomali Otoritas dan Rantai Komando Gelap Secara struktural, jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) murni berfokus pada pembinaan regulasi dan pendampingan hukum. Kadivkum tidak memiliki wewenang yurisdiksi maupun akses operasional terhadap Lawful Interception Management System (LIMS) sebuah instrumen intersepsi yang secara eksklusif dikendalikan oleh Intelkam, Bareskrim, atau Densus 88. Keterlibatan Ahrie dalam operasi teknis ini mengonfirmasi eksistensi komando ekstra-struktural, di mana kesetiaan pada faksi mengalahkan Prosedur Operasional Standar (SOP) kepolisian.

Strategi "Kuda Troya" di Jantung Kekuasaan Penempatan Ahrie dari Sespri Kapolri menjadi ajudan Presiden pada tahun 2024 memberikannya akses VVIP yang sangat krusial. Jika operasi ini diarsiteki oleh faksi tertentu, posisi Ahrie sebagai mantan ajudan menciptakan celah strategis. Akses masa lalu tersebut memungkinkan pemetaan frekuensi komunikasi, kebiasaan, hingga kerentanan perangkat keras Kepala Negara untuk dieksploitasi secara sistematis.

Rekayasa Psikologis dalam Perang Faksi Beredarnya nama Ahrie melalui pesan berantai di internal Polri sebelum adanya penetapan status hukum resmi merupakan taktik klasik "Perang Bintang". Pembocoran informasi semacam ini adalah manuver rekayasa psikologis (psy-ops) yang dirancang untuk menyandera institusi, memaksa elit Polri melakukan pembersihan internal secara tergesa-gesa, atau untuk menghancurkan reputasi target tanpa perlu pembuktian formal di pengadilan.

Memburu Pengguna Akhir Transkrip Intelijen Menyadap seorang kepala negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Fokus investigasi tertinggi tidak lagi berpusat pada bagaimana sistem keamanan diretas, melainkan memburu siapa pengguna akhir (end-user) dari data intelijen tersebut. Dalam konstelasi politik tingkat tinggi, transkrip komunikasi Presiden adalah instrumen fatal yang dapat digunakan untuk daya tawar politik, pemerasan (blackmail), atau mitigasi pergeseran kekuasaan oleh faksi tertentu.

Skandal ini menjadi ujian eksistensial dan struktural yang sangat fatal bagi institusi Polri. Penyidikan dituntut membongkar secara transparan apakah Irjen Ahrie Sonta sekadar bertindak sebagai fasilitator, atau justru merupakan bagian dari arsitek intelijen faksi yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di era pemerintahan baru.***

*) Lhynaa Marlinaa adalah seorang kreator digital, jurnalis warga (citizen journalist)

wartawan
RED
Category

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diklaim Efektif Cegah Kebakaran, Controlled Landfill TPA Mandung Capai 70 Persen

balitribune.co.id I Tabanan - Penerapan metode pengurugan secara terkendali (controlled landfill) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, menunjukkan progres signifikan. Hingga kini, progres pengerjaannya telah mencapai 70 persen.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.