Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Skandal Penyadapan Presiden

Lhynaa Marlinaa
Bali Tribune / Lhynaa Marlinaa. (ist)

balitribune.co.id | Mencuatnya nama Irjen Ahrie Sonta dalam pusaran skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyingkap tabir operasi intelijen bayangan yang sangat terstruktur. Dengan rekam jejak Ahrie yang melesat dari Sespri Kapolri Listyo Sigit menjadi ajudan Prabowo, insiden ini melampaui batas pelanggaran privasi biasa. Kasus ini merupakan indikasi kuat adanya praktik spionase politik tingkat tinggi yang mengeksploitasi kerentanan di ring pertama kekuasaan.

Anomali Otoritas dan Rantai Komando Gelap Secara struktural, jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) murni berfokus pada pembinaan regulasi dan pendampingan hukum. Kadivkum tidak memiliki wewenang yurisdiksi maupun akses operasional terhadap Lawful Interception Management System (LIMS) sebuah instrumen intersepsi yang secara eksklusif dikendalikan oleh Intelkam, Bareskrim, atau Densus 88. Keterlibatan Ahrie dalam operasi teknis ini mengonfirmasi eksistensi komando ekstra-struktural, di mana kesetiaan pada faksi mengalahkan Prosedur Operasional Standar (SOP) kepolisian.

Strategi "Kuda Troya" di Jantung Kekuasaan Penempatan Ahrie dari Sespri Kapolri menjadi ajudan Presiden pada tahun 2024 memberikannya akses VVIP yang sangat krusial. Jika operasi ini diarsiteki oleh faksi tertentu, posisi Ahrie sebagai mantan ajudan menciptakan celah strategis. Akses masa lalu tersebut memungkinkan pemetaan frekuensi komunikasi, kebiasaan, hingga kerentanan perangkat keras Kepala Negara untuk dieksploitasi secara sistematis.

Rekayasa Psikologis dalam Perang Faksi Beredarnya nama Ahrie melalui pesan berantai di internal Polri sebelum adanya penetapan status hukum resmi merupakan taktik klasik "Perang Bintang". Pembocoran informasi semacam ini adalah manuver rekayasa psikologis (psy-ops) yang dirancang untuk menyandera institusi, memaksa elit Polri melakukan pembersihan internal secara tergesa-gesa, atau untuk menghancurkan reputasi target tanpa perlu pembuktian formal di pengadilan.

Memburu Pengguna Akhir Transkrip Intelijen Menyadap seorang kepala negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Fokus investigasi tertinggi tidak lagi berpusat pada bagaimana sistem keamanan diretas, melainkan memburu siapa pengguna akhir (end-user) dari data intelijen tersebut. Dalam konstelasi politik tingkat tinggi, transkrip komunikasi Presiden adalah instrumen fatal yang dapat digunakan untuk daya tawar politik, pemerasan (blackmail), atau mitigasi pergeseran kekuasaan oleh faksi tertentu.

Skandal ini menjadi ujian eksistensial dan struktural yang sangat fatal bagi institusi Polri. Penyidikan dituntut membongkar secara transparan apakah Irjen Ahrie Sonta sekadar bertindak sebagai fasilitator, atau justru merupakan bagian dari arsitek intelijen faksi yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di era pemerintahan baru.***

*) Lhynaa Marlinaa adalah seorang kreator digital, jurnalis warga (citizen journalist)

wartawan
RED
Category

Anggaran Daerah Cekak, Pemkab Bangli Tunggu Regulasi Pusat Pengangkatan PPPK Jadi PNS

balitribune.co.id I Bangli - Wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta peralihan PPPK paruh waktu menjadi Penuh Waktu membuat sumringah  para tenaga pendidik di Kabupaten Bangli.  

Baca Selengkapnya icon click

Polres Gianyar Bekali 77 Pelajar Pemahaman AI

balitribune.co.id I Gianyar - Sebanyak 77 siswa SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Gianyar mengikuti Training of Trainer (TOT) pemahaman kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang digelar Polres Gianyar, Kamis (20/8/2026). 

Kegiatan yang berlangsung di SMA Negeri 1 Blahbatuh tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian meningkatkan literasi digital pelajar di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PAMTS Atur Distribusi Air, Dampak Proyek Infrastruktur PUPR di Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani (PAMTS) Gianyar melakukan penyesuaian pola distribusi air bersih menyusul pelaksanaan peningkatan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di sejumlah wilayah Kabupaten Gianyar. Penyesuaian tersebut berdampak pada gangguan pelayanan sementara, khususnya di wilayah pelayanan Kecamatan Sukawati. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

KPU Badung Soroti Potensi Pencatutan Nama Warga dalam Keanggotaan Parpol

balitribune.co.id I Mangupura - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menyoroti masih adanya persoalan validitas data keanggotaan partai politik (Parpol). Sejumlah warga bahkan mengaku namanya tercantum sebagai anggota Parpol, padahal tidak pernah merasa mendaftar atau memberikan persetujuan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PPPK Berpeluang Ikut Seleksi CPNS, Syarat Masa Kerja Minimal Setahun 

balitribune.co.id I Mangupura - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung kini berpeluang kembali mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, kesempatan tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh PPPK karena tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Korpri Denpasar Gandeng BPJS Lindungi Pekerja

balitribune.co.id I Denpasar - Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, memaparkan inovasi "Sembagi Arutala" atau Gerakan Korpri Peduli Pekerja Rentan dalam Rapat Koordinasi Daerah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) di Sanur, Kamis (20/8/2026). Inovasi berbasis modal sosial ini dirancang untuk memberikan rasa aman dan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.