Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Skandal Penyadapan Presiden

Lhynaa Marlinaa
Bali Tribune / Lhynaa Marlinaa. (ist)

balitribune.co.id | Mencuatnya nama Irjen Ahrie Sonta dalam pusaran skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyingkap tabir operasi intelijen bayangan yang sangat terstruktur. Dengan rekam jejak Ahrie yang melesat dari Sespri Kapolri Listyo Sigit menjadi ajudan Prabowo, insiden ini melampaui batas pelanggaran privasi biasa. Kasus ini merupakan indikasi kuat adanya praktik spionase politik tingkat tinggi yang mengeksploitasi kerentanan di ring pertama kekuasaan.

Anomali Otoritas dan Rantai Komando Gelap Secara struktural, jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) murni berfokus pada pembinaan regulasi dan pendampingan hukum. Kadivkum tidak memiliki wewenang yurisdiksi maupun akses operasional terhadap Lawful Interception Management System (LIMS) sebuah instrumen intersepsi yang secara eksklusif dikendalikan oleh Intelkam, Bareskrim, atau Densus 88. Keterlibatan Ahrie dalam operasi teknis ini mengonfirmasi eksistensi komando ekstra-struktural, di mana kesetiaan pada faksi mengalahkan Prosedur Operasional Standar (SOP) kepolisian.

Strategi "Kuda Troya" di Jantung Kekuasaan Penempatan Ahrie dari Sespri Kapolri menjadi ajudan Presiden pada tahun 2024 memberikannya akses VVIP yang sangat krusial. Jika operasi ini diarsiteki oleh faksi tertentu, posisi Ahrie sebagai mantan ajudan menciptakan celah strategis. Akses masa lalu tersebut memungkinkan pemetaan frekuensi komunikasi, kebiasaan, hingga kerentanan perangkat keras Kepala Negara untuk dieksploitasi secara sistematis.

Rekayasa Psikologis dalam Perang Faksi Beredarnya nama Ahrie melalui pesan berantai di internal Polri sebelum adanya penetapan status hukum resmi merupakan taktik klasik "Perang Bintang". Pembocoran informasi semacam ini adalah manuver rekayasa psikologis (psy-ops) yang dirancang untuk menyandera institusi, memaksa elit Polri melakukan pembersihan internal secara tergesa-gesa, atau untuk menghancurkan reputasi target tanpa perlu pembuktian formal di pengadilan.

Memburu Pengguna Akhir Transkrip Intelijen Menyadap seorang kepala negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Fokus investigasi tertinggi tidak lagi berpusat pada bagaimana sistem keamanan diretas, melainkan memburu siapa pengguna akhir (end-user) dari data intelijen tersebut. Dalam konstelasi politik tingkat tinggi, transkrip komunikasi Presiden adalah instrumen fatal yang dapat digunakan untuk daya tawar politik, pemerasan (blackmail), atau mitigasi pergeseran kekuasaan oleh faksi tertentu.

Skandal ini menjadi ujian eksistensial dan struktural yang sangat fatal bagi institusi Polri. Penyidikan dituntut membongkar secara transparan apakah Irjen Ahrie Sonta sekadar bertindak sebagai fasilitator, atau justru merupakan bagian dari arsitek intelijen faksi yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di era pemerintahan baru.***

*) Lhynaa Marlinaa adalah seorang kreator digital, jurnalis warga (citizen journalist)

wartawan
RED
Category

KUA-PPAS RAPBD 2027 Bangli Resmi Disepakati, DPRD Harap Arah Anggaran Berpihak ke Rakyat

balitribune.co.id | Bangli – DPRD Kabupaten Bangli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Gerebek Five Stars Bali, Polisi Tetapkan 5 Tersangka dan Buru 2 Bandar

balitribune.co.id I Denpasar - Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, penyidik Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri akhirnya menetapkan lima orang tersangka kasus tindak pidana narkotika hasil penggerebekan Tempat Hiburan Malam (THM) Five Stars di Jalan Mahendradata, Jumat (07/08/2026) dini hari lalu. Sementara dua orang masih buron alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

66 WNA Terindikasi Langgar Administrasi Keimigrasian, Patroli Dharma Dewata Perketat Pengawasan 

balitribune.co.id I Denpasar - Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Bali terus diperketat. Dalam sepekan terakhir, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menjaring 66 WNA dari 27 negara yang terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Sopir Truk Masih Parkir Liar di Depan Terminal Mengwi, Dishub Siapkan Tilang

balitribune.co.id I Mangupura - Larangan parkir di depan Terminal Tipe A Mengwi, Badung, masih saja dilanggar. Sejumlah sopir truk nekat memarkir kendaraan berukuran besar di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, meski kawasan tersebut sudah dipasangi spanduk larangan parkir dan berkali-kali ditertibkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buntut Penggeledahan oleh Kejari, Sekda Bakal Panggil Jajaran Diskes Tabanan

balitribune.co.id I Tabanan – Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila berencana memanggil jajaran pimpinan Dinas Kesehatan (Diskes) terkait aksi penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Rencana ini untuk mendapatkan konfirmasi internal mengenai dugaan kasus korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan makan minum (mamin) yang tengah disidik.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kejari Tabanan Teliti Barang Bukti Usai Geledah Kantor Dinkes

balitribune.co.id I Tabanan – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan mulai meneliti seluruh barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Ini dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum tim penyidik melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi secara bergelombang terkait dugaan korupsi anggaran BBM dan makan minum tahun 2023-2025 di Dinkes Tabanan tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.