Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

SMAN 1 Singaraja Bantah Adanya Siswa Titipan dan Penambahan Rombel

Gede Harja Astawa
Bali Tribune / Anggota Komisi 1 DPRD Bali Gede Harja Astawa

balitribune.co.id | Singaraja - Untuk memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025/2026 berjalan sesuai mekanisme, Komisi 1 DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan ke SMAN 1 Singaraja, Kamis (24/7). Dalam kunjungan tersebut selain Ketua Komisi 1 I Nyoman Budi Utama, ikut serta anggota Komisi 1 lainnya Gede Harja Astawa dan I Ketut Rochineng. 

Mereka diterima Asisten Wakasek Kurikulum Made Widiarsa, S.Pd., I Komang Mudita, S.Pd, Bidang Kesiswaan I Gede Arya Sudira, S.Pd., M.Pd, Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana, serta Humas SMAN 1 Singaraja Ni Putu Rahayu. Dalam keterangannya, SMAN 1 Singaraja membantah keras adanya rekomendasi dari DPRD Bali maupun intervensi dari dinas terkait untuk menerima siswa di luar jalur resmi pada PPDB tahun ini. 

Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi simpang siur informasi yang beredar di masyarakat. Ditegaskan, tidak ada rekomendasi apapun dari DPRD Bali untuk menambah kuota siswa. Selain itu, pihak SMAN 1 Singaraja juga menampik adanya instruksi dari dinas setelah pengumuman kelulusan untuk mengakomodasi siswa yang tidak lolos. "SMAN 1 Singaraja telah menerima siswa sesuai dengan formasi rombongan belajar (rombel) yang telah ditetapkan, yaitu 11 kelas dengan masing-masing 36 siswa. Sudah tidak ada penambahan," kata Harja Astawa menjelaskan hasil pertemuan.

Terkait isu yang beredar di masyarakat mengenai penambahan satu rombel untuk menampung siswa yang tercecer, pihak sekolah juga memberikan bantahan. Ia menyatakan bahwa tidak ada penambahan rombel karena hal tersebut akan berpengaruh pada ketersediaan tenaga pengajar. "Jawabannya juga tegas, tidak ada. Karena apa? Ini akan berpengaruh pada tenaga pengajar," jelasnya.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa setelah pengumuman kelulusan, SMAN 1 Singaraja tidak lagi menerima siswa baru. "Setelah pengumuman, SMAN 1 Singaraja tidak lagi menerima siswa," katanya. Pihaknya berharap agar masyarakat, terutama orang tua yang anaknya belum diterima di SMAN 1 Singaraja, dapat memahami keputusan ini dan mempertimbangkan pilihan sekolah lain.

Selain itu Harja Astawa juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas di semua sekolah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Menurutnya, hal ini penting agar tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit sehingga menimbulkan penumpukan calon siswa. "Ke depan ini arahnya seluruh sekolah itu fasilitasnya harus sama, sehingga masyarakat itu tidak mengidam-idamkan sekolah yang favorit," tandasnya.

wartawan
CHA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.