balitribune.co.id | Negara - Gencarnya penindakan yang dilakukan terhadap angkutan logistik Over Dimensi Over Load (ODOL) membuat sopir angkutan logistik di Bali meradang. Ratusan sopir logistik dari sejumlah wilayah di Bali akhirnya pada Selasa (22/2) menggelar aksi di Gilimanuk. Mereka menuntut penegakan ODOL dimulai dari pengguna jasa angkutan yakni ekspedisi dan pabrik.
Belakangan ini penegakan terhadap truck ODOL gencar dilakukan dengan penerapan sanksi tegas mulai dari tilang hingga pidana. Penindakan tersebut menimbulkan protes keras dikalangan sopir logistik, tak terkecuali sopir logistik yang ada di Bali. Para sopir yang merasa keberatan dengan penindakan ini, Selasa kemarin berkumpul di areal Fasilitas Kargo Gilimanuk. Sejak pagi ratusan sopir dari berbagai wilayah di Bali berdatangan ke Gilimanuk untuk menggelar aksi 22222 yang serentak digelar di seluruh Indonesia.
Bahkan tidak sedikit para sopir dari berbagai paguyuban datang mengajak keluarganya. Mereka juga menyetop angkutan logistik lainnya yang melintas menuju Pelabuhan Gilimanuk maupun yang baru tiba di Bali untuk diajak mengikuti aksi. Aksi protes para sopir ini juga mendapat pengawalan ketat dari aparat terkait baik Kepolisian maupun petugas perhubungan. Awal saat aksi dimulai sekitar pukul 09.00 Wita, para sopir sempat memadati jalan menuju pelabuhan. Namun dihalau oleh petugas menuju ke dalam areal fasilitas kargo.
Mereka menggelar orasi yang berisi sejumlah keberatan dan tuntutan. Kordinator Gerakan Aliansi Pengemudi Bali, Aang Sugihartoyo mengatakan aksi 2222 ini di seluruh Indonesia. Ia menyatakan sopir logistik sebagai pejuang ekonomi, “bagaimana rasanya bila semua logistik tidak bongkar muat,” ujarnya. Menurutnya sopir logistik keberatan dengan penindakan angkutan ODOL yang penerapan tidak merata, “contoh di Gilimanuk tidak ditindak tapi di Denpasar ditindak, harapannya menyeluruh dan tidak tebang pilih,” ungkapnya.
“Di Jawa Tengah tajuk (penutup atas bak) ditangkapi semua, tapi di Bali tidak. Bahkan ada sopir yang sedang makan didatangi petugas” imbuhnya. Pihaknya juga menginginkan kebijakan dari aparat penegak hukum baik kepolisian maupun perhubungan karena penindakan sangat berpengaruh terhadap penghidupan keluarga. Tuntutan para sopir juga diantaranya revisi pasal 277 UU nomor 22 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, peningkatan standar upah sopir serta evaluasi kinerja petugas perhubungan dan kepolisian.
Mereka sempat berunding difasilitasi oleh Kasubdit Gakum DItlantas Polda Bali, Kompol Rahmawati dan Wakapolres Jembrana, Kompol Marzel Doni. Perundingan sempat berjalan alot. Bahkan hingga Bupati Jembrana, I Nengah Tamba datang ke lokasi. Para sopir meminta agar pihak pengguna jasa logistik seperti ekspedisi maupun pabrik yang ditindak terlebih dahulu karena panjang dan muatan truck semua tergantung permintaan pengguna jasa. Para sopir dengan lebih dari 500 armada sempat bertahan di lokasi hingga bisa mendapat keputusan terkait tuntutan mereka.
Setelah pertemuan menghasilkan kesepakatan yakni berupa kebijakan dispensasi penindakan hingga adanya penertiban kepada pengguna jasa logistik, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk melakukan mogok massal dan membubarkan diri. Sementara itu Kordinator Kasatpel UPPKB Cekik, Arya Negara mengatakan seluruh aspirasi para sopir akan disampaikan ke pemerintah pusat baik oleh pemerintah daerah, kepolisian maupun pihaknya di Kementerian perhubungan, “kebijakan ada di pusat, kami hanya pelaksana,” tandasnya.
wartawan
PAM
Category
