Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Swasembada Beras, “Harga Mati”

Bali Tribune

balitribune.co.id | Pada pengujung November 2023, dalam sebuah acara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan betapa susahnya sekarang mencari negara produsen beras dunia yang mau melakukan ekspor beras.

Negara-negara produsen beras dunia tampak berjaga-jaga dan memilih untuk menyelamatkan kehidupan rakyatnya, ketimbang mengedepankan kepentingan lain, termasuk menjual berasnya ke negara lain.

Dampak anomali iklim rupanya membuat banyak negara produsen beras, cukup berhati-hati dalam menjalankan roda perekonomiannya.

Sebetulnya bukan hanya negara sahabat yang keteteran menghadapi sergapan iklim ekstrem ini. Indonesia pun dihadapkan pada persoalan serupa. Sebagai contoh apa yang dialami dalam empat bulan terakhir. El Nino betul-betul melahirkan bencana serius di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas padi.

Ketersediaan beras terganggu, karena adanya serangan El Nino dan kemarau panjang yang memerlukan mitigasi dan antisipasi sangat matang.

El Nino harus diakui membuat produksi padi dalam negeri menurun dengan angka yang cukup signifikan. Tidak sedikit petani yang mengeluh karena gagal panen. Hal ini tentu saja membuat produksi berkurang, sehingga harga beras di pasar terekam mengalami kenaikan yang drastis.

Pemerintah sendiri sudah berupaya keras mengendalikan harga beras dan menjaga pasokannya di kalangan masyarakat. Instrumen kebijakan harga pun diterapkan. HPP dan HET beras kerap mendapati kendala berarti dalam implementasi karena keadaan ini.

Penyebab utama naiknya harga beras, dipastikan karena beras di pasar memang tidak banyak tersedia. Produksi yang dihasilkan petani dalam negeri, belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan.

Produksi yang dihasilkan, ternyata bukan hanya digunakan untuk keperluan konsumsi masyarakat, namun dalam waktu belakangan ini dibutuhkan pula untuk memasok kebutuhan cadangan beras Pemerintah dan beras bantuan langsung pangan, yang jumlahnya mencapai jutaan ton beras.

Situasi semacam ini, harus segera dicarikan jalan keluar agar harga beras senantiasa terkendali. Dalam tempo yang sesegera mungkin, Indonesia perlu mencarikan solusi.

Upaya Pemerintah menggenjot produksi setinggi-tingginya, dinilai sebagai solusi yang patut didukung sepenuh hati. Bangsa ini juga jangan terus-terusan menggantungkan diri terhadap impor.

Bagaimana pun, impor beras tidak seharusnya menjadi kebutuhan. Impor beras ditempuh, hanya dalam suasana yang mendesak sebagai solusi jangka pendek.


Swasembada beras

Menghadapi situasi seperti ini, salah satu jalan keluarnya, bangsa ini kembali harus mampu mewujudkan swasembada beras.

Dalam kalimat agitasinya, swasembada beras adalah "harga mati". Siapa pun yang dipercaya dan diberi amanah rakyat untuk menakhkodai bangsa dan negara tercinta ini, tidak boleh melupakan perlunya swasembada beras dalam merancang kebijakan dan program pembangunannya.

Pencapaian swasembada beras bagi bangsa ini bukanlah hal baru dalam peta bumi pembangunan nasional.

Negeri ini sudah dua kali meraihnya dan mendapat piagam penghargaan internasional. Penghargaan yang diterima, jelas bukan diberikan oleh lembaga yang tidak kredibel, namun bangsa ini menerima penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan Lembaga Riset Dunia yang mengkhususkan perhatian terhadap tanaman padi (IRRI).

FAO dan IRRI merupakan lembaga pangan kelas dunia yang keberadaannya diakui secara internasional. Oleh karena itu, penghargaan yang diterima Indonesia betul-betul merupakan prestasi membanggakan yang diraih para petani dalam negeri. Mereka pantas disebut sebagai pahlawan pangan.

Pengalaman meraih swasembada beras dua kali, yakni pada 1984 dan 2022, merupakan kekuatan dan modal dasar untuk menggapai kembali swasembada beras di masa-masa mendatang.

Hanya penting menjadi catatan, bahkan harus menjadi komitmen bersama, swasembada beras yang akan diraih ke depan, mestilah swasembada beras yang berkelanjutan, bukan swasembada beras yang sifatnya on trend.

Meskipun langkah menggapai swasembada beras saat ini, jelas lebih rumit ketimbang peraihan di waktu-waktu yang dulu.

Selain sekarang sektor pertanian dihadapkan kepada anomali iklim yang sangat ekstrem, ternyata juga dihadapkan pada kondisi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang semakin kerap terjadi dan tidak terelakkan. Alih fungsi di lapangan berdampak pada penyusutan lahan sawah yang ada sehingga konsekuensinya produktivitas menjadi turun.

Apalagi jika insan di sektor pertanian tidak kreatif dan inovatif dalam menggenjot produksi setinggi-tingginya.

Menyusutnya "ruang pertanian", khususnya lahan sawah, tampaknya perlu dijadikan perhatian serius Pemerintah dalam mengelola proses pembangunan pertanian ke depan. Aturan yang melindungi lahan sawah, mesti diterapkan secara sungguh-sungguh. Tanpa langkah ini, bisa jadi yang namanya sawah hanya tinggal kenangan indah belaka.

Banyak langkah yang bisa digarap Pemerintah untuk menggenjot produksi padi selama ini. Selain meningkatkan produktivitas per hektare, Pemerintah juga menerapkan perluasan areal tanam dan percepatan musim tanam.

Sebagai contoh, Pemerintah kini sedang berupaya untuk "menyulap" lahan rawa sekitar 400 ribu hektare menjadi sawah. Menteri Pertanian sendiri merasa optimistis lahan rawa yang tersedia, jika digarap dengan serius, bisa tampil menjadi lumbung beras kita di masa depan.

Keseriusan langkah ini dibuktikan oleh Menteri Pertanian yang langsung bicara dengan Duta Besar Thailand untuk Indonesia, belum lama ini. Kedua negara sepakat untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, terkait dengan optimalisasi keberadaan lahan rawa (rawa gambut, rawa lebak, rawa pasang surut) dalam mendukung peningkatan produksi padi. Kolaborasi penting ditingkatkan, sehingga mampu memberi hasil terbaik bagi ke dua negara.

Akan tetapi patut dijadikan bahan diskusi, upaya menggenjot produksi tanpa penataan di sisi konsumsi, maka apa yang ditempuh selama ini, tidak akan memberi hasil yang optimal.

Apalah artinya produksi yang meningkat, jika konsumsi masyarakat terhadap nasi tetap tidak menurun, sebagai dampak tekanan jumlah penduduk yang semakin membengkak. Karena itu, penanganan sisi konsumsi pun sudah waktunya digarap lebih sungguh-sungguh.

Harga mati swasembada beras memang mestinya merasuk kuat dalam nurani setiap penentu kebijakan pembangunan pertanian di negeri ini.

Mereka harus tahu persis posisi beras dalam peta bumi pembangunan pertanian. Semua juga berharap agar politik anggaran untuk pencapaian swasembada beras, jangan sampai dibatasi. Hal ini tentu agar swasembada beras dapat kembali diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Air.

*) Entang Sastraatmadja adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat

 

wartawan
Redaksi
Category

HUT RI ke-80, Brimob Tohpati dan TNI Gelar Karya Bakti di di Pantai Lembeng

balitribune.co.id | Gianyar – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Brimob Tohpati bergabung dengan TNI dan elemen masyarakat melaksanakan apel gabungan dan karya bakti di Pantai Lembeng, Gianyar, Jumat (15/8).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Korpri Badung Pertahankan Gelar Juara Umum I Turnamen Korpri Provinsi Bali 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Dua tahun berturut-turut, Korpri Kabupaten Badung menjadi penguasa panggung olahraga ASN di Bali. Tahun ini, Badung kembali pulang dengan piala Juara Umum I Turnamen IV KORPRI Provinsi Bali Tahun 2025 setelah mengantongi 7 emas, 2 perak, dan 4 perunggu.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wali Kota Jaya Negara Pimpin Apel HUT Ke-67 Provinsi Bali di Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Apel Bendera peringatan HUT ke-67 Provinsi Bali Tahun 2025 di Kota Denpasar berlangsung khidmat yang dipusatkan di Lapangan Lumintang, Denpasar pada Kamis, (14/8) pagi. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bertindak sebagai Inspektur Upacara, memimpin jalannya seluruh rangkaian Apel. 

Baca Selengkapnya icon click

Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung, Bupati : Optimalkan Pengelolaan Sampah, Badung Tambah 10 Incinerator

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Badung Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, pada Rapat Paripurna DPRD Badung di ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (14/8).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Gus Par Pimpin Apel Peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali dan HUT Pramuka ke-64

balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, bertindak sebagai inspektur upacara dalam apel peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan HUT Pramuka ke-64, Kamis (14/8) di Lapangan Tanah Aron, Karangasem.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Kukuhkan 50 Anggota Paskibraka Karangasem Tahun 2025

balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, memimpin upacara pengukuhan 50 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (14/8). Sedangkan sebanyak 10 calon paskibraka Karangasem, dikukuhkan di Provinsi.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.