balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

​Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, Puspa Negara, menegaskan bahwa sentilan Presiden harus dimaknai secara positif sebagai momentum untuk "jengah" (bangkit) dan fokus pada pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

​Teguran ini datang di tengah situasi paradoks yang dialami Bali. Di satu sisi, Bali dinobatkan sebagai World Best Destination 2026. Namun di sisi lain, biro perjalanan asal AS, Fodor’s, sempat memberikan catatan negatif mengenai masalah sampah dan kemacetan.

​Data menunjukkan adanya anomali informasi di media sosial; meski narasi "Bali sepi" sempat viral, faktanya kunjungan Wisman melonjak 11%, dari 6,3 juta (2024) menjadi 7,05 juta pada 2025. Lonjakan ini menuntut kesiapan infrastruktur lingkungan yang lebih mumpuni agar citra Bali tidak merosot.

Kiriman sampah di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, memiliki tantangan unik akibat siklus tahunan angin barat (West Monsoon). Sepanjang garis pantai 82 km, mulai dari Labuan Sait hingga Seseh, ratusan ton sampah kiriman berupa kayu dan plastik menyerbu pesisir setiap Desember hingga Februari.
​"Dahulu, sebelum tahun 1980-an, sampah organik pesisir masih bisa dimanfaatkan warga untuk kayu bakar atau pupuk. Namun kini, komposisi sampah didominasi plastik yang sulit dipilah," ujar Puspa Negara.

​Meski DLHK Badung telah bekerja keras menyiagakan alat berat dan personel setiap pagi, volume sampah yang bisa mencapai 200 ton per hari di kawasan Samigita (Seminyak, Legian, Kuta) memerlukan solusi teknologi yang lebih canggih.

​Puspa Negara menggarisbawahi beberapa poin penting untuk membenahi manajemen sampah Bali. Diantaranya Bali membutuhkan bantuan infrastruktur modern, termasuk teknologi penjaringan sampah terapung (floating debris trap) dan mesin pengolahan sampah ramah lingkungan.

Dana pungutan wisman sebesar Rp150.000 per orang yang telah berjalan di Pemprov Bali diharapkan segera difokuskan secara masif untuk tata kelola sampah.

Mengambil contoh aksi nyata, Puspa Negara melalui komunitas Bumi Kita Nuswantara telah konsisten melakukan aksi bersih pantai setiap Jumat pagi di Legian selama 5 tahun terakhir sebagai bentuk edukasi dan pembentukan habit masyarakat.

​"Sentilan Bapak Presiden adalah warning agar kita semua sadar. Pemerintah Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota se-Bali, harus menjadikan sampah sebagai program super prioritas yang berkelanjutan," tegasnya sembari berharap teguran ini menjadi titik balik bagi seluruh stakeholder untuk bersinergi menjaga alam Bali agar tetap bersih, asri, dan mempesona di mata dunia.