Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tidak Sekedar Wacana, Bupati Gus Par Berjuang Atasi Krisis Air di Karangasem

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata
Bali Tribune / RAPAT - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata saat pertemuan dengan Bappeda Provinsi Bali (1)

balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, tidak hanya berhenti pada wacana dalam menangani krisis air bersih di Kabupaten Karangasem. Dengan langkah konkret, ia terus berupaya memastikan akses air bersih bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan warga miskin melalui Program Strategis 17 Program "AGUNG" Prioritas Daerah 2025-2030.

Keseriusan ini ditunjukkan dengan pergerakannya yang cepat. Setelah menerima audiensi dari Yayasan Salaksa Sejahtera (Yasera) dan Perbekel Tianyar terkait inovasi pemanfaatan air Danau Batur sebagai sumber air baru, Bupati Gus Par langsung bertemu dengan Bappeda Provinsi Bali, Selasa (11/3/2025). Tujuannya jelas, mempercepat realisasi solusi air bersih bagi masyarakat Karangasem.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gus Par menegaskan bahwa air adalah kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas utama. Faktanya, beberapa wilayah di Karangasem masih harus membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari, yang tentu membebani ekonomi masyarakat.

"Selama ini, banyak anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan tempat ibadah, tetapi kebutuhan mendasar seperti air bersih belum teratasi secara maksimal. Saya tidak ingin ini terus berlarut-larut. Saya akan terus berkoordinasi, dari OPD terkait, pihak swasta, hingga pemerintah provinsi dan kementerian, untuk memastikan solusi nyata bagi masyarakat Karangasem," tegasnya.

Dukungan Penuh dari Bappeda Provinsi Bali

Menanggapi langkah progresif ini, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan dukungannya. Menurutnya, setiap program prioritas pemerintah kabupaten harus tertuang dalam RPJMD, agar mendapatkan dukungan maksimal dari tingkat provinsi hingga pusat.

"Kami mengapresiasi kejelian Bupati Karangasem dalam memilah dan menentukan prioritas pembangunan. Air bersih memang harus menjadi perhatian utama, dan kami siap bersinergi untuk mewujudkan program ini demi kesejahteraan masyarakat Karangasem," ungkapnya.

Langkah nyata yang diambil Bupati Gus Par ini diharapkan dapat segera mengakhiri krisis air bersih di Karangasem. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan sektor swasta, impian masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang layak dan merata semakin dekat menjadi kenyataan.

wartawan
AGS
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.