BALI TRIBUNE - Mengacu hasil survei nasional literasi keuangan nasional, tingkat literasi dan inklusi keuangan Provinsi Bali berada di atas rata-rata nasional. Untuk tingkat literasi, Provinsi Bali menduduki peringkat 5 nasional dengan indeks sebesar 37,45 persen melampaui rata-rata nasional sebesar 29,66 persen. Sedangkan tingkat inklusi berada pada peringkat 3 dengan indeks sebesar 76 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 67,82 persen. Informasi tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutan yang dibacakan Sekda Dewa Made Indra pada Rapat Pleno Tim Percepatan Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (21/12). Menurut Dewa Indra, tingkat literasi dan inklusi merupakan sebuah indikator seberapa mudah masyarakat dapat mengakses produk-produk jasa keuangan. Meskipun tingkat inklusi Provinsi Bali telah melampaui rata-rata nasional, namun Sekda Dewa Indra mengingatkan bahwa seluruh komponen terkait tetap punya kewajiban untuk terus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. “Karena tingkat kesejahteraan sebuah daerah dan negara dapat diukur dari seberapa mudah masyarakatnya terutama di wilayah pedesaan dalam mengakses produk-produk jasa keuangan,” urainya. Terkait dengan hal tersebut, Sekda mengingatkan 4 program prioritas yang harus mendapat perhatian TPAKD yaitu membantu program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui optimalisasi program Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Asuransi Nelayan. Selain itu, TPAKD juga didorong untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), membantu pemprov Bali untuk mengembangkan 100 desa wisata serta meningkatkan sosialisasi tentang keuangan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat di Bali. Untuk itu, TPAKD memerlukan sinergi dan kolaborasi antar anggota agar dapat menjalankan program-programnya. Dewa Indra berharap, Rapat Pleno TPAKD dapat menghasilkan terobosan-terobosan visioner untuk dapat mengatasi permasalahan yang selama ini masih dihadapi. Rapat pleno TPAKD dihadiri oleh OPD Pemprov Bali dan lembaga yang berkaitan dengan jasa keuangan.
