balitribune.co.id I Negara - Puluhan sopir logistik lintas Jawa-Bali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (20/7/2026). Mereka mengeruduk kantor dewan lantaran merasa resah atas persoalan kemacetan hingga antrean panjang yang kerap terjadi baik di Pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap pemindahan penyeberangan angkutan logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng.
Kedatangan para sopir yang tergabung dalam sejumlah organisasi ini diterima oleh pimpinan beserta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pihak terkait diantaranya Polres Jembrana, Dandim Jembrana, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Jembrana, perwakilan PT ASDP Indonesi Ferry, Kantor Keshyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ketapang. Para sopir menyampaikan keresahan atas kondisi yang terjadi, baik di Gilimanuk maupun Ketapang.
Salah seorang sopir, Sugihartoyo yang tergabung dalam GAPIBA (Gerakan Aliansi Pengemudi Bali) mengatakan tujuan kedatangan perwakilan para sopir logistik Jawa-Bali ke DPRD Jembrana adalah untuk menuntaskan masalah kemacetan yang kerap terjadi. “Kemacetan ini bukan hanya terjadi pada hari-hari besar seperti Idulfitri atau Natal dan Tahun Baru saja, melainkan sudah terjadi hampir setiap hari selama berbulan-bulan. Sampai saat ini, masalah kemacetan tersebut terus berulang dan belum ada hentinya,” ungkapnya.
Ia juga mengaku para sopir juga kini dihadapkan pada regulasi pemindahan penyeberangan angkutan logistik ke Celukan Bawang, Buleleng. "Kami sebagai pengemudi (driver) sangat keberatan dengan rencana pemindahan pelabuhan logistik ke Celukan Bawang. Jika harus memutar jalur dari Celukan Bawang kembali ke arah Cekik atau Gilimanuk, jaraknya sangat jauh. Biaya operasional (cost) yang ditanggung sopir akan membengkak, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya solusi yang paling tepat adalah penambahan dermaga di Pelabuhan Gilimanuk. “Penyebab utama kemacetan ini adalah ketidakseimbangan kapasitas dermaga. Di Pelabuhan Ketapang terdapat 9 dermaga, sedangkan di Pelabuhan Gilimanuk hanya ada 7 dermaga dan jumlah kapal beroprasi ada sekitar 28 unit. Dengan keterbatasan dermaga tersebut, pelayanan dari pihak ASDP maupun penyedia jasa kapal menjadi kurang maksimal. Jadi, solusi terbaik dari kami adalah menambah jumlah dermaga di Gilimanuk,” tandasnya.
Bahkan dalam pertemuan tersebut salah seorang sopir Gopur mengungkapkan ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari kemacetan di Gilimanuk. “Situasinya memang sengaja di buat seolah-olah menjadi krodit dan ada oknum-oknum yang mencari kesempatan dengan menawarkan jasa memberikan prioritas kepada kendaraan seperti bus dan travel untuk masuk ke pelabuhan sehingga ada yang menyalip antrean. Ini yang kami mohon untuk bisa ditertibkan sehingga tidak terjadi permasalah-permasalah saat antrean,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi mengatakan ada beberapa masukan DPRD terkait aspirasi tersebut. “Kami mengaji kemungkinan kerja sama pemanfaatan lahan yang dikelola Pemkab Jembrana, seperti area kargo dan parkir maneuver untuk dikerjasamakan dengan ASDP atau pihak terkait guna mendukung pembangunan dermaga baru. Jika penambahan dermaga ini dapat terealisasi, kami yakin masalah kemacetan dan kekhawatiran para sopir dapat terurai ke depannya," ungkapnya.
Terhadap rencana pemindahan pelabuhan logistik menurutnya merupakan wewenang dan regulasi dari Pemerintah Pusat. “Tentunya sudah melalui kajian. Namun, kami berharap dapat dikaji ulang. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat Jembrana di Gilimanuk, yang bergantung pada sektor jasa pelabuhan, bukan dari sektor pertanian atau pariwisata. Jika pelabuhan logistik dipindahkan, tentu akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat di Gilimanuk,” paparnya.
"Mereka telah melayangkan surat ke DPR RI hingga kementerian terkait, kami akan mengawal aspirasi ini melalui komisi yang membidangi. Komisi II akan menggelar rapat kerja teknis untuk mengkaji seluruh laporan yang masuk. Terkait isu pelayanan buruk maupun dugaan pungutan liar (pungli) di area pelabuhan, kami akan berfokus mengomunikasikannya secara langsung dengan manajemen ASDP selaku pengelola. Kami siap mendampingi dan menindaklanjuti masalah ini baik ke kementerian terkait maupun DPR RI," tandasnya.
