Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Too Good To Be True?

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Hari-hari belakangan ini muncul istilah Prabowonomics, jalan ekonomi ala Presiden Prabowo yang fokusnya pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Istilah Prabowonomics membawa kita berlayar kembali ke tahun 80-an yang riuh oleh kebangkitan banyak ‘isme’ jalan ekonomi. Reagenomics, Thatcherisme, Habibienomics.

Dua yang pertama mengacu pada ekonomi pasar dimana campur tangan negara sangat minimal. Inilah inti teori Supply-side economics. Urus keberadaan suplai maka ekonomi akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Suplai dengan cara tertentu pada akhirnya akan  memicu permintaan. Negara boleh ‘tidur’ dulu. Biarkan pasar bekerja tanpa gangguan. Negara hanya perlu ‘bangun’ saat perlu menyediakan aturan hukum yang fair agar pasar bisa berkerja dengan kekuatan maksimal, dan itu artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Suplayside ekonomi pada prinsipnya berarti kebijakan bertujuan mengamankan suplai dengan segala cara, salah satunya dengan pemotongan pajak, dengan itu dipastikan roda ekonomi melaju kencang.

Reaganomics merujuk pada kebijakan ekonomi Ronald Reagan, presiden AS ke-40 yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989. Kebijakan ekonominya menyerukan pemotongan pajak secara luas, pengurangan belanja sosial, peningkatan belanja militer, dan deregulasi pasar domestik. Angin deregulasi pun lalu berhembus sampai Indonesia pada pertengahan 1980-an. Di AS deregulasi ala Reagen ini diperkenalkan sebagai respons terhadap periode stagnasi ekonomi berkepanjangan yang dimulai di bawah Presiden Gerald Ford pada tahun 1976.

Sama dengan Reagenomics, Thatcherisme adalah ‘isme’ ekonomi dengan karakteristik kebijakan monetarisme, privatisasi, dan reformasi serikat buruh. Sebagai sebuah ideologi, Thatcherisme diklasifikasikan sebagai cabang dari Konservatisme (karena Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri dari Partai Konservatif) dan Neoliberalisme. Sebagaimana Reagomics, Thatcherisme juga dipengaruhi oleh monetarisme dan teori sisi penawaran atau supply-side economics.

Thatcherisme dan Reagenomics pada akhirnya adalah soal penyingkiran peran negara dalam perekomian dan sinis terhadap langkah belanja sosial. Negara harus hadir seminimal mungkin dalam perekonomian. Negara hanya harus hadir semata-mata untuk membuat pasar bisa bekerja tanpa terdistorsi, alias gangguan.

Reagenomics dan Thatcherisme karenanya berada di ujung ekstrem yang berlawanan dengan sosialisme dan komunisme yang mengutamakan peran negara dalam mendorong perekonomian. Kerasnya pertarungan kedua kutub ideologis ini termanifestasi pada perang dingin yang lalu memunculkan jalan ketiga ala Antony Gidden, The Third Way. Bukan jalan sosialime juga bukan jalan kapitalisme melainkan jalan negara kesejahteraan. Cacat yang timbul ‘secara tak disengaja’ dalam mekanisme pasar dikoreksi dengan  kehadiran negara. Tepatnya, anggaran negara. Kemiskinan yang yang ‘secara tak sengaja’ diciptakan oleh sistem pasar coba diperbaiki dangan belanja sosial. Dalam konteks jalan ketiga ini ideologi pasar dan sosialisme tidak bersifat absolut. Yang ada hanyalah konsep cenderung sosialisme atau cenderung kapitalisme. Salah satu kutub tidak dinihilkan sama sekali. Bahasa kerennya: Kapitalisme plus Pancasila atau RRC plus Pancasila.

Solusi jalan ketiga bagi ideologi ekonomi memiliki padanan dalam hal ideologi politik jalan ketiga dalam bentuk sosialisme demokrat. Lalu bagaimana kita dapat mendefinisikan skenario jalan ketiga ini? Sebagaimana jalan negara kesejahteraan, skenario jalan sosial demokrat juga adalah jalan di luar kapitalisme ala Amerika atau komunimse ala Uni Sovyet. Absolutisme juga tidak relevan dalam konteks ini. Yang berlaku hanyalah kecenderungan. Cenderung kapitalisme atau cenderung sosialis/Komunisme.

Kembali ke soal Prabowonomics, ke arah mana perekonomian nasional cenderung akan digerakkan? Tentu saja ke arah negara kesejahteraan, setidaknya begitu cita-cita di atas kertas. Bukankah Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi setinggi 8 persen, menghapuskan kemiskinan absolut dari bumi tanah air dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi? Masalahnya adalah terlalu sering terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataannya. Akankah kali ini harapan juga terlalu indah untuk dapat diwujudkan? Too good to be true? 

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Geger, Polresta Denpasar Usut Kasus Dugaan Asusila di Mes Cafe Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Sat Reskrim Polresta Denpasar tengah melakukan penyelidikan terkait adanya laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang belakangan viral di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis, 31 Oktober 2025, sekitar pukul 01.00 Wita, dengan lokasi kejadian di Jl. Gunung Soputan Denpasar (Mes Cafe).

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Denpasar Serahkan Santunan JKM, JHT dan JKK Kepada Mitra Grab

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Bali Denpasar kembali menyerahkan manfaat sosial ketenagakerjaan kepada mitra pengemudi Grab. Penyerahan pertama santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada ahli waris Suwitono sebesar Rp42.043.936.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Panitia Pengarah Musda XV Sebut Cok Ace Calon Tunggal BPD PHRI Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Daerah (Musda) XV Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Provinsi Bali Tahun 2025 menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan Steering Committee Musda XV Tahun 2025 PHRI BPD Provinsi Bali, tertanggal 18 Oktober 2025 yang menetapkan, tanggal pembukaan dan penutupan untuk Calon Ketua PHRI BPD Provinsi Bali periode 2025-2030, yaitu pembukaan p

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Transaksi 'Mangucita" HUT ke-16 Kota Mangupura Tembus Rp1,2 Miliar

balitribune.co.id | Mangupura - Lonjakan ekonomi mewarnai perayaan Mangucita HUT ke-16 Kota Mangupura Kabupaten Badung. Selama dua hari gelaran di Kawasan Lapangan Pusat Pemerintah Kabupaten ygr Badung, 22–23 November 2025, total transaksi menembus lebih dari Rp 1,2 Miliar.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jelang Lomba Ogoh-ogoh 2026, Disbud Badung Gelar Workshop

balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung menggelar workshop pembuatan ogoh-ogoh di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (26/11).

Kegiatan yang diikuti oleh Sekaa Teruna dan Yowana se-Badung ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda, bahwa ogoh-ogoh tidak hanya sebagai karya seni, namun juga sarat filosofi.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Prestasi Dunia Inspirasi Lokal, BPBD Badung: FPRB Tanjung Benoa, Bukti Nyata Sinergi Membangun Desa Tangguh Bencana

balitribune.co.id | Mangupura - Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Tanjung Benoa kembali mengharumkan nama Kabupaten Badung di kancah internasional.

FPRB Tanjung Benoa diundang sebagai pembicara dalam First Conference of Ocean Decade Tsunami Programme (ODTP) pada 10–11 November 2025 serta International Tsunami Symposium 2025 pada 12–14 November 2025 di Hyderabad, India.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.