Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Too Good To Be True?

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Hari-hari belakangan ini muncul istilah Prabowonomics, jalan ekonomi ala Presiden Prabowo yang fokusnya pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Istilah Prabowonomics membawa kita berlayar kembali ke tahun 80-an yang riuh oleh kebangkitan banyak ‘isme’ jalan ekonomi. Reagenomics, Thatcherisme, Habibienomics.

Dua yang pertama mengacu pada ekonomi pasar dimana campur tangan negara sangat minimal. Inilah inti teori Supply-side economics. Urus keberadaan suplai maka ekonomi akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Suplai dengan cara tertentu pada akhirnya akan  memicu permintaan. Negara boleh ‘tidur’ dulu. Biarkan pasar bekerja tanpa gangguan. Negara hanya perlu ‘bangun’ saat perlu menyediakan aturan hukum yang fair agar pasar bisa berkerja dengan kekuatan maksimal, dan itu artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Suplayside ekonomi pada prinsipnya berarti kebijakan bertujuan mengamankan suplai dengan segala cara, salah satunya dengan pemotongan pajak, dengan itu dipastikan roda ekonomi melaju kencang.

Reaganomics merujuk pada kebijakan ekonomi Ronald Reagan, presiden AS ke-40 yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989. Kebijakan ekonominya menyerukan pemotongan pajak secara luas, pengurangan belanja sosial, peningkatan belanja militer, dan deregulasi pasar domestik. Angin deregulasi pun lalu berhembus sampai Indonesia pada pertengahan 1980-an. Di AS deregulasi ala Reagen ini diperkenalkan sebagai respons terhadap periode stagnasi ekonomi berkepanjangan yang dimulai di bawah Presiden Gerald Ford pada tahun 1976.

Sama dengan ReagenomicsThatcherisme adalah ‘isme’ ekonomi dengan karakteristik kebijakan monetarismeprivatisasi, dan reformasi serikat buruh. Sebagai sebuah ideologi, Thatcherisme diklasifikasikan sebagai cabang dari Konservatisme (karena Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri dari Partai Konservatif) dan Neoliberalisme. Sebagaimana Reagomics, Thatcherisme juga dipengaruhi oleh monetarisme dan teori sisi penawaran atau supply-side economics.

Thatcherisme dan Reagenomics pada akhirnya adalah soal penyingkiran peran negara dalam perekomian dan sinis terhadap langkah belanja sosial. Negara harus hadir seminimal mungkin dalam perekonomian. Negara hanya harus hadir semata-mata untuk membuat pasar bisa bekerja tanpa terdistorsi, alias gangguan.

Reagenomics dan Thatcherisme karenanya berada di ujung ekstrem yang berlawanan dengan sosialisme dan komunisme yang mengutamakan peran negara dalam mendorong perekonomian. Kerasnya pertarungan kedua kutub ideologis ini termanifestasi pada perang dingin yang lalu memunculkan jalan ketiga ala Antony Gidden, The Third Way. Bukan jalan sosialime juga bukan jalan kapitalisme melainkan jalan negara kesejahteraan. Cacat yang timbul ‘secara tak disengaja’ dalam mekanisme pasar dikoreksi dengan  kehadiran negara. Tepatnya, anggaran negara. Kemiskinan yang yang ‘secara tak sengaja’ diciptakan oleh sistem pasar coba diperbaiki dangan belanja sosial. Dalam konteks jalan ketiga ini ideologi pasar dan sosialisme tidak bersifat absolut. Yang ada hanyalah konsep cenderung sosialisme atau cenderung kapitalisme. Salah satu kutub tidak dinihilkan sama sekali. Bahasa kerennya: Kapitalisme plus Pancasila atau RRC plus Pancasila.

Solusi jalan ketiga bagi ideologi ekonomi memiliki padanan dalam hal ideologi politik jalan ketiga dalam bentuk sosialisme demokrat. Lalu bagaimana kita dapat mendefinisikan skenario jalan ketiga ini? Sebagaimana jalan negara kesejahteraan, skenario jalan sosial demokrat juga adalah jalan di luar kapitalisme ala Amerika atau komunimse ala Uni Sovyet. Absolutisme juga tidak relevan dalam konteks ini. Yang berlaku hanyalah kecenderungan. Cenderung kapitalisme atau cenderung sosialis/Komunisme.

Kembali ke soal Prabowonomics, ke arah mana perekonomian nasional cenderung akan digerakkan? Tentu saja ke arah negara kesejahteraan, setidaknya begitu cita-cita di atas kertas. Bukankah Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi setinggi 8 persen, menghapuskan kemiskinan absolut dari bumi tanah air dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi? Masalahnya adalah terlalu sering terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataannya. Akankah kali ini harapan juga terlalu indah untuk dapat diwujudkan? Too good to be true

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Tunjangan DPRD Bali Tetap Jalan, Pemprov Pastikan Ada Ruang Evaluasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di saat DPR RI mencabut fasilitas tunjangan rumah dan transportasi bagi anggotanya, Pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan serupa di daerah masih berlaku. 

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan, pemberian tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Bali tetap berjalan sesuai regulasi, namun tetap terbuka ruang evaluasi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.

Baca Selengkapnya icon click

Api Obor Porprov Bali XVI Tahun 2025 Tiba di Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Suasana penuh semangat kebersamaan mewarnai prosesi serah terima Kirab Api Obor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI tahun 2025, yang berlangsung di depan Lobi Kantor Walikota Denpasar, Senin (8/9). Api Obor Porprov ini sendiri diserahkan dari Kontingen Kabupaten Badung, kepada Kontingen Kota Denpasar serangkaian kegiatan olahraga terbesar di Bali tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Badung Tindak Tegas, 111 Tower Bodong Dibongkar dari Target 125

balitribune.co.id | Mangupura - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung kembali melakukan pembongkaran tower tak berizin alias bodong di wilayah Kabupaten Badung.

Pada Senin (8/9), sebuah tower jenis monopol yang berlokasi di Desa Gerih, Kecamatan Abiansemal, dibabat aparat penegak Perda Badung.

Tower monopol ini dibongkar karena tidak mengantongi izin. Dalam pembongkarannya Satpol PP menerjunkan belasan aparat.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Apresiasi Inisiatif Dewan Bali Terhadap Penyusunan Raperda ASKP Berbasis Aplikasi dan Keterbukaan Informasi Publik

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Pendapat Gubernur terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Ruang Rapat W

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabupaten Badung Terima Api Obor Porprov Bali XVI 2025

balitribune.co.id | Mangupura - Kontingen Kabupaten Badung menerima Api Obor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI 2025 yang diserahkan oleh kontingen Kabupaten Tabanan, Senin (8/9) di Puspem Badung. Api obor diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwipayana mewakili Bupati Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Menyatukan Alam dan Kemewahan, Ubud Menjadi Destinasi Eco-luxury

balitribune.co.id | Ubud - Semakin bertambahnya ketersediaan akomodasi mewah yang menyatu dengan alam atau berkonsep Barefoot Luxury di Ubud Kabupaten Gianyar menjadikan desa ini sebagai destinasi Eco-luxury. Sehingga dapat menciptakan pengalaman libur yang unik, nyaman dan tenang. Salah satu resor mewah berkonsep Barefoot Luxury sudah berdiri sejak tahun 2022 bertema bambu memadukan keindahan alam sawah dan hutan tropis. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.