Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Too Good To Be True?

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Hari-hari belakangan ini muncul istilah Prabowonomics, jalan ekonomi ala Presiden Prabowo yang fokusnya pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Istilah Prabowonomics membawa kita berlayar kembali ke tahun 80-an yang riuh oleh kebangkitan banyak ‘isme’ jalan ekonomi. Reagenomics, Thatcherisme, Habibienomics.

Dua yang pertama mengacu pada ekonomi pasar dimana campur tangan negara sangat minimal. Inilah inti teori Supply-side economics. Urus keberadaan suplai maka ekonomi akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Suplai dengan cara tertentu pada akhirnya akan  memicu permintaan. Negara boleh ‘tidur’ dulu. Biarkan pasar bekerja tanpa gangguan. Negara hanya perlu ‘bangun’ saat perlu menyediakan aturan hukum yang fair agar pasar bisa berkerja dengan kekuatan maksimal, dan itu artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Suplayside ekonomi pada prinsipnya berarti kebijakan bertujuan mengamankan suplai dengan segala cara, salah satunya dengan pemotongan pajak, dengan itu dipastikan roda ekonomi melaju kencang.

Reaganomics merujuk pada kebijakan ekonomi Ronald Reagan, presiden AS ke-40 yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989. Kebijakan ekonominya menyerukan pemotongan pajak secara luas, pengurangan belanja sosial, peningkatan belanja militer, dan deregulasi pasar domestik. Angin deregulasi pun lalu berhembus sampai Indonesia pada pertengahan 1980-an. Di AS deregulasi ala Reagen ini diperkenalkan sebagai respons terhadap periode stagnasi ekonomi berkepanjangan yang dimulai di bawah Presiden Gerald Ford pada tahun 1976.

Sama dengan Reagenomics, Thatcherisme adalah ‘isme’ ekonomi dengan karakteristik kebijakan monetarisme, privatisasi, dan reformasi serikat buruh. Sebagai sebuah ideologi, Thatcherisme diklasifikasikan sebagai cabang dari Konservatisme (karena Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri dari Partai Konservatif) dan Neoliberalisme. Sebagaimana Reagomics, Thatcherisme juga dipengaruhi oleh monetarisme dan teori sisi penawaran atau supply-side economics.

Thatcherisme dan Reagenomics pada akhirnya adalah soal penyingkiran peran negara dalam perekomian dan sinis terhadap langkah belanja sosial. Negara harus hadir seminimal mungkin dalam perekonomian. Negara hanya harus hadir semata-mata untuk membuat pasar bisa bekerja tanpa terdistorsi, alias gangguan.

Reagenomics dan Thatcherisme karenanya berada di ujung ekstrem yang berlawanan dengan sosialisme dan komunisme yang mengutamakan peran negara dalam mendorong perekonomian. Kerasnya pertarungan kedua kutub ideologis ini termanifestasi pada perang dingin yang lalu memunculkan jalan ketiga ala Antony Gidden, The Third Way. Bukan jalan sosialime juga bukan jalan kapitalisme melainkan jalan negara kesejahteraan. Cacat yang timbul ‘secara tak disengaja’ dalam mekanisme pasar dikoreksi dengan  kehadiran negara. Tepatnya, anggaran negara. Kemiskinan yang yang ‘secara tak sengaja’ diciptakan oleh sistem pasar coba diperbaiki dangan belanja sosial. Dalam konteks jalan ketiga ini ideologi pasar dan sosialisme tidak bersifat absolut. Yang ada hanyalah konsep cenderung sosialisme atau cenderung kapitalisme. Salah satu kutub tidak dinihilkan sama sekali. Bahasa kerennya: Kapitalisme plus Pancasila atau RRC plus Pancasila.

Solusi jalan ketiga bagi ideologi ekonomi memiliki padanan dalam hal ideologi politik jalan ketiga dalam bentuk sosialisme demokrat. Lalu bagaimana kita dapat mendefinisikan skenario jalan ketiga ini? Sebagaimana jalan negara kesejahteraan, skenario jalan sosial demokrat juga adalah jalan di luar kapitalisme ala Amerika atau komunimse ala Uni Sovyet. Absolutisme juga tidak relevan dalam konteks ini. Yang berlaku hanyalah kecenderungan. Cenderung kapitalisme atau cenderung sosialis/Komunisme.

Kembali ke soal Prabowonomics, ke arah mana perekonomian nasional cenderung akan digerakkan? Tentu saja ke arah negara kesejahteraan, setidaknya begitu cita-cita di atas kertas. Bukankah Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi setinggi 8 persen, menghapuskan kemiskinan absolut dari bumi tanah air dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi? Masalahnya adalah terlalu sering terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataannya. Akankah kali ini harapan juga terlalu indah untuk dapat diwujudkan? Too good to be true? 

wartawan
IGM. Pujastana
Category

BRI Region 17/Denpasar Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Region 17/Denpasar menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung secara khidmat di Aula Kantor BRI Region 17/Denpasar, Rabu (1/10).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Regional CEO BRI Region 17/Denpasar, Hery Noercahya, dan diikuti Insan BRILiaN  di wilayah kerja Region 17, Regional Audit Office dan Branch Office se-Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Wawali Arya Wibawa Ajak Masyarakat Kuatkan Penegakan Ideologi Pengamalan Pancasila

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Denpasar yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Senin (1/10). Pada tahun 2025 ini, Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema "Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya". 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati I Gusti Putu Parwata Pimpin Apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung khidmat di Lapangan Tanah Aron, Rabu (1/10). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata selaku Inspektur Upacara.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Angkat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Periode 2025–2029

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) resmi mengangkat Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Badung Periode 2025–2029.

Pengangkatan dipimpin oleh Kepala Bakesbangpol Badung, Drs. I Nyoman Suendi mewakili Bupati Badung, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (1/10).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

WNA Australia Paul La Fontaine Sebut Mantan Istri Abaikan Putusan MA

balitribune.co.id | Denpasar - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Australia, Paul La Fontaine menyebut mantan isterinya, Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AVP menyembunyikan kedua anak kembarnya masing - masing berinisial IS dan SI. Sebab, setelah diambil dari prasekolah mereka pada 25 Agustus 2022 oleh mantan istrinya, tanpa sepengetahuan atau persetujuannya hingga saat ini Paul tidak dapat bertemu kedua buah hatinya itu.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kedatangan Turis Asing Naik, Picu Pertumbuhan Okupansi Hotel

balitribune.co.id | Mangupura - Meningkatnya kedatangan wisatawan ke Bali pada tahun 2025 ini berdampak pada tingkat hunian kamar hotel terutama di Kabupatan Badung. Seperti yang tercatat di kawasan pariwisata Nusa Dua, Badung pada tahun ini okupansi melebihi tahun 2024 lalu. Pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua, Made Agus Dwiatmika mengungkapkan, kawasan Nusa Dua pada Agustus 2025 ini mencatatkan okupansi tertinggi yakni rata-rata 88 persen. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.