balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait optimalisasi pendapatan melalui pajak daerah dan aset daerah, yang disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan. Bertempat di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/8) lalu. Acara diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Bali.
Untuk Pemkab Badung, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menandatangani tiga kesepakatan diantaranya dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali tentang Pelayanan Publik dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Badung, dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Badung tentang kerjasama Pelayanan Urusan Pertanahan di Kabupaten Badung, serta dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang penggunaan produk dan jasa perbankan.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan penting ini sebagai tindak lanjut rapat-rapat yang telah diinisiasi oleh Pihak Korsupgah (Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK Republik Indonesia. “Optimalisasi pendapatan daerah dan barang milik daerah dapat terwujud apabila ada sinergitas antar instansi di Provinsi Bali, baik antara Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali,” katanya.
Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan berharap seluruh kepala daerah dibawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan apa yang telah ditandatangani. Ia mengatakan acara hari ini penting dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan agar kepala daerah memiliki kepedulian terhadap kekayaan yang dimilikinya. “Tim pencegahan selalu berada disini mendampingi mereka. Setiap saat kalau ada kendala mereka yang akan menyelesaikan. Itu tujuan pertemuan kita hari ini,” kata Basaria. /uni
wartawan
I Made Darna
Category
