balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali yang juga selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) meminta agar perusahaan yang bergerak di industri pariwisata melakukan seleksi secara ketat terhadap calon pegawainya misalnya dengan melaksanakan psikotes. Hal ini untuk menghindari terjadinya tindakan atau perilaku yang merugikan wisatawan seperti pelecehan seksual.
Dia meyakini perusahaan pariwisata di Bali tidak memberi ruang untuk para stafnya melakukan perilaku yang tidak senonoh terhadap wisatawan. Sebab, jika hal itu terjadi maka dikhawatirkan akan merusak citra pariwisata Bali di mata dunia. Mengingat saat ini Pemerintah Bali sedang gencar melakukan perbaikan market untuk menyasar kedatangan wisatawan berkualitas.
Selain itu diminta kepada para pemilik usaha pariwisata agar lebih selektif memilih calon tenaga kerja bahkan saat proses rekrutmen karyawan pariwisata harus tetap mengecek riwayatnya. Sehingga kedepannya dapat bekerja dengan baik, mengikuti SOP yang berlaku dan tidak mengganggu kenyamanan serta keamanan wisatawan saat berada di pulau ini.
"Kepada pelaku usaha pariwisata terutama Gahawisri (Gabungan Pengusaha Wisata Bahari) mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi misalnya untuk aktivitas banana boat dan jetski kadang-kadang operator dan wisatawan hanya satu saja ini bisa terjadi (pelecehan seksual). Untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan, agar calon pekerja dicek track record-nya dan dilakukan psikotes bekerjasama dengan Udayana dan mungkin saat-saat tertentu kita ulang lagi psikotesnya. Memang perlu sekali dilakukan psikotes terhadap calon pegawai," tegas Cok Ace dihadapan para pelaku pariwisata, Kamis (2/5) di Denpasar.
Guna menghindari kejadian yang dapat merusak kenyamanan dan keamanan pariwisata Bali, Pemerintah Provinsi Bali kata dia bekerjasama dengan seluruh stakeholders (Bali Tourism Board) untuk membuat listing perusahaan-perusahaan pariwisata. Mengingat saat ini pertumbuhan pengusaha yang bergerak di industri pariwisata di Bali ini dianggap sangat cepat hingga melebihi kemampuan pemerintah untuk melakukan pengawasan.
"Sehingga kita perlu mengadakan pembinaan disamping itu juga mengadakan kompetensi-kompetensi terhadap guide dan badan usahanya. Ini semua harus dijaring. Sehingga ke depan kita punya suatu standard operating procedure. Kita harapkan ke depan punya suatu pedoman, white list. Karena wisatawan cenderung mencari sesuatu yang murah," bebernya.
Sementara itu Ketua Bali Tourism Board Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan apa yang disampaikan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan image industri pariwisata di pulau ini didukung oleh para stakeholders. Pihaknya berharap upaya ini akan memperbaiki market pariwisata Bali yang ke depannya mampu mendatangkan wisatawan berkualitas.
Perwakilan salah satu perusahaan member Gahawisri, Ni Komang Ayu Trisna Dewi menyampaikan sependapat dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperketat proses penerimaan pegawai water sport dan kegiatan wisata tirta lainnya yang wajib melalui psikotes. "Kami menanggapi ini dengan senang hati sekali, apalagi nantinya sangat membantu meminimalis kejadian yang tidak kami inginkan seperti pelecehan terhadap wisatawan. Kami juga akan lebih selektif memilih calon pegawai," katanya.
Demi ketertiban para pekerja kata dia setiap pagi dilakukan breifing, bahkan ketika seleksi calon pekerja juga diberlakukan pencarian latarbelakang si pelamar kerja. Hal ini dilakukan mengingat bekerja di water sport itu sangat sensitif dan berhubungan langsung dengan wisatawan khususnya di bagian operasional.
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category
