Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Waspada, Inflasi Bali di Atas Nasional

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Denpasar - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) pada Jumat (15/3). Rakorwil ini mengangkat tema "Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra".

Acara Rakorwil dihadiri oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Perekonomian Provinsi NTT, Kepala Biro Perekonomian NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTT, dan NTB, serta perwakilan dari Paiketan Perumda Pangan Bali dan TPID dari seluruh Bali.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Rolekson Simatupang, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Bali, NTB, dan NTT masih memerlukan peningkatan, mengingat tingkat inflasi di wilayah tersebut masih lebih tinggi daripada tingkat nasional. Monitoring dan evaluasi secara rutin diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Beberapa aspek dapat dioptimalkan, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung transportasi pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi karena ini merupakan tugas bersama. Dewa Indra juga menginformasikan bahwa potensi panen padi di Bali pada bulan April diperkirakan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bali.

Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyebut bahwa Provinsi Bali telah memiliki Paiketan Perumda Pangan Bali yang berperan penting dalam pengendalian inflasi. Dia mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa target inflasi untuk tahun 2024 adalah 2,5±1%. Oleh karena itu, Balinusra perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi potensi risiko inflasi. 

Erwin juga menyoroti beberapa tantangan di awal tahun, seperti rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dari Januari hingga April, peningkatan permintaan selama musim liburan, penurunan produksi komoditas pangan, kenaikan harga pangan akibat cuaca, dan masalah biaya input pertanian yang semakin tinggi.

"Rakorwil Balinusra bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kelembagaan BUMD Pangan yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi daerah," tuturnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA Diah Utari, menyoroti bahwa volatilitas inflasi bulanan di Balinusra semakin rendah, tetapi tekanan inflasi pada bulan Februari cukup tinggi, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang masih di atas 5%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%. Utari juga menekankan pentingnya 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi yang efektif.

Rakorwil Balinusra menyimpulkan beberapa langkah tindak lanjut, termasuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi melalui operasi pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan tanam, peningkatan belanja tak terduga, dan dukungan transportasi dari APBD.

"Selain itu, akan didorong pembentukan atau penguatan kelembagaan seperti Perumda/BUMD/BUMDes/Koperasi di sektor pangan serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam KAD," ucap Diah Utari.

wartawan
ARW
Category

BBM Langka, Kunjungan Wisatawan ke Jatiluwih Merosot Hampir 50 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali beberapa hari belakangan mulai menunjukkan dampak nyata terhadap industri pariwisata. Bukan hanya antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), persoalan pasokan BBM kini merembet ke meja reservasi agen perjalanan, kendaraan wisata, hingga jumlah kunjungan ke destinasi.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

UMKM Hijau Bali Unjuk Gigi di ISEF 2026, Limbah Disulap Jadi Produk Bernilai

balitribune.co.id | Jakarta - Dari Bali, cerita tentang ekonomi syariah tidak hanya soal produk halal. Ada pula cerita tentang bagaimana limbah produksi diubah menjadi barang bernilai ekonomi, sekaligus membuka ruang pemberdayaan bagi masyarakat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berharap Kontribusi, ASITA Bali Dorong "Regenerative Tourism"

balitribune.co.id | Mangupura - Pariwisata Bali sedang menghadapi tantangan yang tidak lagi cukup dijawab dengan mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan. Di tengah persoalan lingkungan, kepadatan lalu lintas hingga gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM), industri pariwisata mulai didorong untuk memikirkan kembali cara Bali menerima dan melayani wisatawan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kesulitan Akses Hibah, DPRD Badung Dorong Kemenag Percepatan  Penerbitan TDP Pura

balitribune.co.id | Mangupura - Persyaratan Tanda Daftar Pura (TDP) menjadi kendala bagi sejumlah pengelola pura di Kabupaten Badung dalam mengakses bantuan hibah pemerintah daerah. DPRD Badung mendorong Kementerian Agama mempercepat penerbitan TDP agar proses administrasi rumah ibadah dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Dorong Belanja Daerah Beralih ke Sistem Digital, KKPD Jadi Instrumen Utama

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mendorong perluasan transaksi keuangan berbasis digital, tidak hanya pada pembayaran pajak dan retribusi, tetapi juga dalam belanja pemerintah daerah. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.