Diposting : 11 May 2020 23:32
Nyoman Astana - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Gianyar - Banyak gejolak perihal pelayanan kesehatan (Yankes) di Gianyar baik dalam pelayanan dan penanganan Covid-19 serta palayanan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang nyaris bersamaan, membuat kalangan dewan geram.
Terakhir, selain mengenai pengenaan biaya Rapid test, juga terdapat gejolak terkait penolakan pasen DBB di RSU Sanjiwani Gianyar. Belum lagi mengenai lambannya Dinkes dalam menyikapi wabah DBD, termasuk pula penganggrannya yang dinilai sangat minim.
Menyikapi kondisi ini, Komisi IV DPRD Gianyar memanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar serta pihak dari Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, Senin (11/5).
Usai pertemuan itu, Ketua Komisi IV DPRD Gianyar, Ni Made Ratnadi mengatakan pemanggilan ini sangat penting karena beberapa isu tidak sedap terkait penanganan Covid-19 dan DBD di Kabupaten Gianyar. "Ada beberapa isu yang sempat bergejolak yang kami pertanyakan. Termasuk penanganan demam berdarah yang dimana waktu ini ada pasien yang ditolak karena alasan penuh. Ini sangat mengusik pencitraan terhadap pelayanan,” sorot Srikandi PDIP ini.
Tidak kalah penting, sebutnya, pihaknya juga mempertanyakan tentang anggaran untuk Covid-19 dan DBD. Karena pihaknya ingin mengetahui penyesuaian sebagaimana disampaikan oleh Bupati Gianyar.
Selain itu, Komisi IV DPRD Gianyar juga ingin mendapatkan penjelasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar mengenai maraknya fogging yang dilakukan secara masif oleh masyarakat terkait pengawasan terkait fogging tersebut, "Kami ingin mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan terhadap tanggungjawabnya. Seyogyanya Dinas Kesehatan melakukan kontrol dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aktivitas fogging ini,” terangnya.
Ironisnya lagi, turunnya anggaran pencegahan DBD tahun 2020 juga sangat disesalkanya. Padahal wabah DBD sebagai siklus tahunan dinas kesehatan mampu memperkirakan anggaran yang dibutuhkan. Berbeda hal dengan pandemik Covid-19 yang datang secara tiba-tiba. "ini DBD kan kasus setiap tahun ada, harusnya anggaran itu bisa diperkirakan, kalau kurang harusnya dibicarakan, biar bisa ditambah, tapi ini malah anggarannya turun" ungkapnya.
Namun demikian, Ratnadi tidak merinci berapa jumlah anggaran penanganan DBD tahun 2020 ini. Dan berapa jumlah anggaran yang berkurang. Ia pun menyampaikan keiinginan agar Gianyar bisa seperti kota Surabaya. Yang mampu mencegah DBD tanpa melakukan fogging. "Bahkan disana tiyang dengar fogging ilegal dilarang dan ada sanksinya bagi yang melanggar" bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Gianyar, dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati mengatakan, pihaknya akan selalu melayani masyarakat jika memang melaporkan adanya indikasi DBD di lingkungnya. Namun jika tidak ada indikasi tentu pihak Dinkes tidak menganjurkan fogging secara mandiri. Namun dinkes berkilah tidak tau menau terkait adanya fogging mandiri.
Diakuinya, bahwa masyarakat pun tidak pernah melapor bila akan mengadakan foging madiri. Sehingga mereka tidak mengetahui bila adanya fogging. Mereka beralasan jika megetahui adanya fogging sudah pasti mayarakat akan dibina. "Jika kita mengetahui adanya foging mandiri tentu kita akan bina" jelasnya.
Mengingat tidak sembarang obat-obatan bisa digunakan untuk foging. Selain itu dampak lingkungan yang ditimbulkan juga sangat membahayakan bila salah dalam pemilihan obat dan fogging dilakukan berlibihan. Sehingga ia menghimbau masyarakat tetap melakukan PSN sebagai pencegahan. jika memang terindikasi adanya DBD pihaknya akan bergerak melayani namun dengan tetap memperhatikan protokler pelaksanaan fogging. Agar kedepannya tidak ada dampak-dampak yang tidak kita inginkan.
"Jika memang dilingkungan masyarakat terindikasi DBD tentu kita akan lakukan fogging sesuai dengan protap, dan dibarengi dengan PSN jika tanpa PSN semua hal akan percuma," ungkapnya, sembari menegaskan bahwa saat ini tidak ada fogging penjegahan yang ada fogging indikasi, karena pencegahan terbaikan adalah melalui PSN.
Dr. Cahyani pun membantah bila adanya penurunan anggaran penanganan DBD. Pihaknya beralasan lantaran salah memperkirakan siklus lima tahunan DBD. Dimana dulu pada tahun 2016 DBD menjadi kasus luar biasa. Namun tahun ini baru menyentuh tahun ke empat tapi angkanya sudah tinggi.
Sehingga pihaknya telah mengantisipasi dengan merelokasi anggaran. "Harusnya puncaknya tahun 2021 tapi baru tahun keempat angka kasus DBD sudah sangat tinggi, sehingga ia telah antisipasi dengan mereloksi anggaran" pungkasnya. Namun sayang, ia juga tidak menyebutkan angaran yang dialokasikan untuk penanganan DBD.
