balitribune.co.id | Pada 508 SM, lebih dari dua ribu lima ratus tahun lampau, seorang pemimpin Yunani bernama Kleistenes mengubah bentuk pemerintahan Kota Athena. Sebuah majelis dipilih bersama secara berkala, lahirlah demokratia.
Sejak itu, rakyat, masyarakat, dan setiap orang diharapkan dapat bertahan memilih pemimpin, sesuai dengan citra dan idealnya masing-masing, sekaligus dapat pula mengajukan dirinya untuk dipilih menjadi pemimpin.
Demokrasi membuka ruang selebar-lebarnya bagi setiap individu untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin.
Memilih dan dipilih, mengkritik dan dikritik, itulah spirit dari gegap gempita "makhluk" bernama demokrasi.
Dalam demokrasi, kita semua, dalam periode waktu tertentu dapat larut dalam gegap-gempita, bahkan, kadang-kadang mengekspresikan rasa gembira dengan membuat persiapan memilih seorang pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik di masa depan.
Partai-partai politik dengan berbagai cara menawarkan calon-calon kepada masyarakat. Calon-calon pemimpin, terlebih lagi menjelang pemilu, ibarat ayam jago, makin sering dielus-elus dan dilemparkan di tengah gelanggang.
Politik ibarat pasar raksasa, masyarakat sebagai konsumen, dan bakal pemimpin merupakan komoditas yang diupayakan laku di pasaran.
Seorang wakil rakyat di legislatif, seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, bahkan ketua RT, pada hakikatnya adalah pemimpin, dan menjadi pemimpin sesungguhnya adalah kebutuhan yang wajar bagi setiap manusia, selain kebutuhan ekonomis-material.
Obsesi menjadi pemimpin telah menjadi bahan perenungan berabad-abad lampau, dan meskipun obsesi menjadi pemimpin adalah hak setiap orang, namun pada dasarnya obsesi itu harus dilandasi dengan takaran kemampuan.
Tersebutlah dalam kitab Ramayana pada episode Aranya Kanda, diceritakan seorang ibu bernama Keikayi memimpikan anaknya yang bernama Barata menjadi seorang raja besar. Untuk mewujudkan harapannya, ia menghasut raja yang juga suaminya, untuk mengusir Rama, sang putera mahkota yang juga kakak lain ibu dari Barata.
Rama memang akhirnya terusir dan gagal menjadi raja, tapi Barata menunjukkan kebesaran hatinya bahwa ia merasa tidak memiliki kecakapan memimpin melebihi Rama, maka ia menolak menjadi raja dan mencari Rama di hutan.
Pada titik ini Barata secara formal gagal menjadi pemimpin tertinggi, tetapi pada hakikatnya ia memiliki kebesaran seorang pemimpin sejati yang menyadari ketakmampuannya dan ikhlas memberikan jabatan pemimpin kepada orang lain yang dianggapnya lebih mampu dan berkualitas.
Demikian pula dalam kisah Mahabarata, yang menjadi pemimpin sejati sebenarnya bukanlah Pandawa, tetapi Bisma, kakek Pandawa dan Kurawa. Bisma-lah yang semenjak awal dan akhir hidupnya mengorbankan haknya menjadi raja, mengorbankan haknya untuk beristeri dan berkeluarga, bahkan mengorbankan perasaan, raga, dan jiwanya ketika harus memihak dan berperang, yang ia tahu tak dapat dimenangkannya.
Tokoh Bisma dalam cerita tersebut secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa seseorang, siapapun dia, dapat menjadi pemimpin tanpa harus memakai jubah pemimpin.
Dalam konteks Pilkada 2024, tokoh Barata mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang tidak harus memaksakan kehendak untuk terpilih menjadi pemimpin. Di sinilah pernyataan "siap menang dan siap kalah" menemukan ladangnya.
Pemimpin selalu bergandengan dengan kekuasaan, dan bahwa kekuasaan yang sebenarnya bukan merupakan suatu kemutlakan, seringkali dilupakan seorang pemimpin, ketika ia menjadi pimpinan.
Ketakutan kehilangan kekuasaan seringkali membuat pemimpin enggan berhenti memimpin, maka kekuasaan akan diikuti dengan penaklukan untuk melanggengkan "kenikmatan" menjadi pemimpin.
Akibatnya, pemimpin yang pada mulanya dipilih, lambat-laun seringkali bertindak reseptif pada pemilih-pemilihnya dulu. Maka hadirlah utopia, berupa mitos-mitos tentang pemimpin yang adil dan zaman yang gemilang, pemimpin menjadi barang langka dan "keramat" yang dicitrakan teramat ideal pada benak pemilihnya.
Utopia atas datangnya seorang pemimpin yang dicitrakan begitu ideal dan membawa harapan indah, pada realitasnya seringkali berujung pada kekecewaan dan ketakpuasan pada para pemilihnya.
Dalam sebuah naskah drama karangan Ionesco, berjudul "The Leader", diceritakan masyarakat di sebuah negeri yang menanti-nanti datangnya seorang pemimpin agung. Pemimpin yang bakal muncul tersebut telah disebarluaskan sebagai pemimpin yang adil, agung, ideal, ramah, gagah, dan tampan.
Setelah suntuk menanti, muncullah pemimpin itu, tragis dan ironis, ternyata sang pemimpin tidak berkepala.
Tentu Ionesco tidak sengaja menyindir kita, namun sejarah bangsa ini sedikit banyak punya kemiripan dengan naskah drama tersebut.
Ketika era presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, hingga Megawati muncul, pada mulanya mereka dicitrakan sebagai sosok yang begitu ideal, tetapi seiring perjalanan waktu, lama-lama dianggap tidak seideal yang dulu dicitrakan. Sejatinya memang tidak ada manusia yang sempurna.
Hal ini, sebenarnya cukup mengajarkan pada rakyat untuk tidak terlampau silau memandang dan menyikapi fenomena kemunculan seorang tokoh calon pemimpin. Masyarakat diingatkan untuk tidak terlampau melambungkan harapan dalam mencitrakan sosok pemimpin, sehingga nantinya tidak terlalu kecewa dan frustasi dengan pemimpin yang realitasnya tidak seideal dengan apa yang dicitrakan sebelumnya.
Itulah risiko demokrasi. Dalam demokrasi, seseorang harus legawa dan siap untuk kecewa (dikecewakan), siap menang, tapi juga sedia menerima kekalahan. Dalam demokrasi seseorang bisa kepincut karena canggihnya strategi kehumasan (PR) berupa kampanye yang digunakan sebagai mesin pendulang simpati dan empati calon pemilih.
Demokrasi sebagai hasil produk akal manusia tetap menyimpan paradoksal, ibarat obat yang baik untuk diminum, tapi tetap punya efek samping.
Dalam alam demokrasi, setiap orang harus pula belajar menerima kekalahan dan kenyataan. Rela menikmati racun dan madu demokrasi, semanis dan sepahit apapun juga.
Sikapilah demokrasi, termasuk pilkada, ini dengan santai dan tetap menjaga perseduluran (persaudaraan) sebagai kemuliaan hidup.
