balitribune.co.id | Amlapura - Maraknya praktik pertambangan Galian C ilegal di wilayah Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, Karangasem, menuai sorotan tajam. Belasan usaha tambang yang beroperasi tanpa izin tersebut diduga melakukan pengerukan material pasir dan batu secara membabi buta, yang kini dinilai membahayakan keselamatan warga dan merusak ekosistem lingkungan.
Aktivitas ilegal ini memicu desakan dari berbagai kalangan agar Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, serta Polda Bali segera turun tangan untuk melakukan penindakan tegas. Seruan ini kian menguat setelah berbagai dokumentasi kerusakan lingkungan akibat tambang tersebut viral di media sosial.
Di Banjar Butus, dampaknya sudah menyentuh fasilitas pendidikan. Kondisi SMP Negeri 3 Bebandem kini dalam posisi terancam akibat aktivitas pengerukan di aliran Sungai Bah Api yang berada tepat di belakang sekolah. Sungai yang dulunya asri, kini berubah menjadi jurang sedalam lebih dari 70 meter akibat eksploitasi berlebihan.
Bencana banjir yang terjadi berulang kali, diperparah dengan aktivitas pengerukan pasir, menyebabkan bangunan Padmasana sekolah tersebut ambruk akibat longsor. Lahan sekolah pun terus terkikis. Akibatnya, sejumlah ruang kelas yang berada di sisi jurang terpaksa dikosongkan karena tanah di sekitarnya mengalami keretakan parah.
Menyikapi viralnya kondisi sekolah tersebut, Komisi IV DPRD Karangasem bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Kamis (23/7/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Karangasem, I Wayan Sudira, tampak terkejut melihat kondisi riil di lapangan. Ia mengakui parahnya kerusakan gedung sekolah serta masifnya aktivitas tambang di bawahnya.
"Kami turun hari ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan video yang viral. Kami sudah melihat langsung kondisinya, dan kami akan segera menyikapi upaya strategis apa yang harus diambil," tegas I Wayan Sudira di sela-sela sidak.
Sudira menambahkan, pihaknya akan segera melakukan kajian mendalam terkait kelayakan bangunan sekolah untuk proses belajar mengajar. Jika relokasi menjadi opsi satu-satunya, maka pembahasannya akan segera dikoordinasikan dengan pihak eksekutif.
Terkait desakan hukum terhadap penambang ilegal yang merusak aset daerah tersebut, Sudira menyatakan akan melakukan koordinasi lintas komisi.
"DPRD akan segera mengeluarkan rekomendasi resmi. Kami akan rapat bersama Komisi I, Komisi III, dan dinas terkait. Karena di Komisi IV, fokus kami adalah pada aspek pendidikannya," pungkasnya.
