balitribune.co.id I Singaraja - Blusukan Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna ke empat desa di Kecamatan Gerokgak, Sabtu (8/8/2026), membuka sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Dari jalan desa yang rusak hingga potensi pertanian yang belum optimal, semuanya menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dalam agenda tersebut, Sutjidra dan Supriatna bersama Kajari Buleleng Dicky Darmawan, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja I Made Bagiartha, serta sejumlah kepala OPD dan perangkat daerah.
Empat desa yang disisir yakni Tinga-Tinga, Pengulon, Patas, dan Gerokgak. Dengan turun langsung ke lapangan, Sutjidra menemukan kondisi jalan lingkungan yang cukup kontras dengan jalan utama kabupaten.
“Saya melihat jalan-jalan yang kita lalui banyak yang rusak. Namun status jalan (yang rusak) bukan milik kabupaten melainkan jalan desa,” ujar Sutjidra.
Sutjidra mengatakan keterbatasan anggaran desa menjadi salah satu kendala dalam penanganan infrastruktur. Untuk itu, Pemkab Buleleng menyiapkan skema melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIBK).
Melalui program tersebut, setiap desa diupayakan memperoleh alokasi sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta yang dapat diarahkan untuk kebutuhan prioritas, termasuk perbaikan jalan lingkungan.
“Kami menyadari ada kendala anggaran di desa. Maka melalui PIBK, kami upayakan setiap desa mendapatkan alokasi antara 400 hingga 500 juta rupiah. Dana ini nantinya bisa digunakan oleh perbekel untuk memperbaiki jalan-jalan lingkungan yang menjadi prioritas,” jelas Sutjidra.
Sedangkan Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menilai kondisi jalan desa perlu segera dicarikan solusi. Menurutnya, keterbatasan Dana Desa akibat kebijakan pemerintah pusat turut berpengaruh terhadap kemampuan desa menangani infrastruktur. Ia menilai pemerintah daerah dan desa harus memperkuat komunikasi agar persoalan tersebut tidak terus berlarut.
“Kita bisa melihat langsung mana jalan yang baik dan mana yang rusak. Masalah ini harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, karena masyarakat seringkali diam namun sangat berharap pemimpinnya hadir memberikan solusi,” ujar Ngurah Arya.
Tak hanya persoalan jalan, kondisi pertanian juga menjadi sorotan. Arya melihat masih terdapat ketimpangan produktivitas lahan, dengan area pertanian yang subur berada berdampingan dengan lahan yang justru kering.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan akses air untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang pengembangan agrowisata di Gerokgak.
Ia menegaskan, potensi besar yang dimiliki Buleleng harus digarap melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif. Pemimpin juga dituntut lebih aktif melihat persoalan masyarakat secara langsung, bukan hanya menunggu laporan.
“Masyarakat tidak perlu lagi menengadahkan tangan atau memanggil pemimpinnya. Kita yang harus merasa terpanggil untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya di Gerokgak dan Buleleng pada umumnya,” tandas Arya.
