balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung membuka peluang memperbesar kepemilikan saham di PT Jasamarga Bali Tol (JBT). Pemkab Badung menargetkan kepemilikan saham yang saat ini sebesar 6,32 persen ditingkatkan menjadi sekitar 15 persen dengan menyiapkan anggaran hingga Rp85 miliar.
Rencana tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai kemungkinan sejumlah pemegang saham, khususnya perusahaan BUMN yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan bisnis jalan tol, melepas kepemilikannya di PT JBT.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membenarkan adanya peluang tersebut. Ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Badung, Kamis (13/8/2026), Adi Arnawa mengatakan informasi tersebut disampaikan jajaran perwakilan Badung yang duduk sebagai komisaris di PT JBT.
“Jajaran Jasamarga Tol menyampaikan, kelihatannya ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk beberapa pemegang saham yang porsinya bukan di sana. Seperti Angkasa Pura, diharapkan lebih baik keluar dari itu. Nah ini peluang buat kita untuk menambah saham kita di Jasamarga Tol ini,” ujar Adi Arnawa.
Menurutnya, peluang tersebut akan dimanfaatkan Pemkab Badung untuk meningkatkan porsi kepemilikan di perusahaan pengelola Jalan Tol Bali Mandara. Selain sebagai investasi daerah, penambahan saham dinilai dapat menjadi salah satu strategi diversifikasi sumber pendapatan daerah.
Saat ini Pemkab Badung memiliki saham sebesar 6,32 persen di PT JBT. Porsi tersebut sama dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi Bali.
“Ini kan bagian daripada diversifikasi pendapatan, tidak hanya di sektor pajak, sehingga akan membantu meningkatkan pendapatan daerah kita,” katanya.
Selain membidik tambahan saham, Pemkab Badung juga memiliki rencana memperpanjang konektivitas Jalan Tol Bali Mandara hingga wilayah Sawangan. Adi Arnawa mengatakan pengembangan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui skema yang melibatkan PT JBT.
“Kita akan melanjutkan (Jalan Tol Bali Mandara) ke Sawangan. Dan harapan kita nanti adalah sisanya itu kita akan ambil melalui Jasamarga Tol ini,” imbuhnya.
Namun, rencana penambahan kepemilikan saham tersebut tidak serta-merta dilakukan. Pemkab Badung terlebih dahulu akan menyampaikan rencana tersebut kepada DPRD Badung sebelum proses akuisisi direalisasikan.
Adi Arnawa juga mengakui, hingga saat ini PT JBT belum memberikan dividen kepada para pemegang saham. Kendati demikian, Pemkab Badung tetap melihat peluang investasi tersebut dalam jangka panjang.
Pemerintah daerah berharap dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan, PT JBT sudah mampu memberikan dividen sehingga investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Target kita sekitar 15 persen, dengan anggaran sekitar Rp85 miliar,” ungkapnya.
Sebagai gambaran, komposisi kepemilikan saham PT JBT saat ini masih didominasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 64,44 persen. Selanjutnya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo 13,86 persen, Pemerintah Provinsi Bali 6,32 persen, Pemerintah Kabupaten Badung 6,32 persen, dan PT Angkasa Pura 6,31 persen.
Sementara itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk menguasai 0,79 persen, PT Hutama Karya (Persero) 0,79 persen, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) 0,79 persen, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 0,40 persen.
