Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ancaman Deforestasi, Kemenhut Tawarkan Solusi Berani Demi Masa Depan Berkelanjutan

kemenhut
Bali Tribune / Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Muchamad Saparis Soedarjanto.

balitribune.co.id | Denpasar - Bali Tribune. Di tengah ancaman deforestasi dan dampak perubahan iklim, Indonesia, dengan hutan seluas 116 juta hektar menghadapi tantangan monumental. Maka dari itu, diperlukan untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Muchamad Saparis Soedarjanto mengungkapkan visi ambisius untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Ia menegaskan pentingnya perlindungan kawasan hutan bukan hanya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk perekonomian global.

“Sejak 1970, hutan telah menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi kita. Namun, kita kini dihadapkan pada tantangan besar, yaitu mengintegrasikan pengelolaan hutan dan industri sawit,” katanya dalam International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) Series 2025 Day 2 di Bali Beach Convention, Bali, Kamis (13/2/2025).

Dengan lebih dari 95 persen kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan, hutan Indonesia tak hanya menjadi sumber air bersih, tetapi juga energi dan bahan pangan. Namun, perkembangan industri, terutama perkebunan sawit, menuntut perhatian serius.

“Hutan dan sawit harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap yang saling mendukung,” jelas Saparis.

Dengan pertumbuhan budidaya sawit yang mencapai 1,25% per tahun, kebutuhan mendesak akan keseimbangan ekologis semakin nyata. Oleh karena itu, artinya hutan dan perkebunan sawit tidak dapat dipisahkan.

“Keduanya harus menjadi bagian dari lanskap yang harmonis, berkontribusi pada ekonomi lokal tanpa mengorbankan lingkungan,” tambahnya.

Ia mendorong transisi dari pengelolaan berbasis kayu menuju model berbasis masyarakat, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam menjaga keberlanjutan. Perubahan kebijakan diperlukan agar hutan dan hasil non-kayu bisa dikelola secara berkelanjutan.

“Paradigma pengelolaan harus bergeser dari berbasis kayu menjadi berbasis masyarakat,” tegasnya.

Langkah-langkah perlindungan hutan nilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) dan mitigasi bencana alam menjadi bagian dari strategi ini. “Kami percaya bahwa integrasi antara hutan dan sawit bukan hanya diperlukan, tetapi juga mendesak untuk masa depan yang lebih baik,” terang dia.

Menurutnya, dengan upaya dan komitmen yang tepat, harapan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi karbon bukanlah mimpi semata. “Kita harus aktif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam,” tutup Saparis.

wartawan
ARW
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.