Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

ASN
Bali Tribune / DILANTIK - Ratusan pegawai honorer yang telah mengabdi lebih dari dua tahun dilantik  sebagai ASN, Senin (30/6).

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Sebanyak 457 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana resmi dilantik pada Senin (30/6). Pelantikan PPPK ini menjadi penantian panjang bagi ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari dua tahun. Mereka berasal dari berbagai formasi: 9 orang tenaga pendidikan/guru, 8 orang tenaga kesehatan, dan sisanya 440 orang dari tenaga teknis dan jabatan pelaksana.

Kepala BKPSDM Jembrana, Siluh Ktut Natalis Semaradani mengatakan tahun 2024, Kabupaten Jembrana mendapat 610 formasi ASN khusus PPPK. Ia menyebut setelah tahap I, saat ini masih ada 152 formasi kosong. Pengisiannya akan dilanjutkan pada tahap II. Formasi yang belum terisi akan dilanjutkan pada tahap II, yang pesertanya merupakan pelamar Non-ASN di lingkungan Pemkab Jembrana. “Mereka sudah mengikuti tes kompetensi dengan sistem CAT BKN pada 7–8 Mei 2025 di Universitas Terbuka Denpasar," ungkapnya. 

Sebagai aparatur pemerintah, seluruh pegawai yang telah resmi berstatus ASN ini dituntut untuk lebih memahami dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat yang akan dilayani. Selain cakap secara administratif, sebagia insan birokrat juga harus memiliki hati untuk melayani. Kepada seluruh honorer yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi tahap I formasi tahun 2024 ini, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan pesan mendalam yang menyentuh hati. Ia menegaskan alasan pelantikan pegawai kali ini tidak dilakukan di ruang-ruang formal, namun sengaja dipilih lokasi yang tak biasa yakni di kawasan wisata budaya dan bahari Pantai Desa Perancak, Kecamatan Jembrana.

“Kita di sini bisa menikmati gaji tiap bulan, tapi bagaimana dengan nelayan dan petani? Siapa yang memberi mereka gaji? Mereka berjuang tiap hari, menghadapi panas, kelangkaan solar, bahkan cuaca buruk. Kita hanya berpanas-panasan satu-dua jam hari ini, mereka melakukannya berhari-hari tanpa jaminan hasil," tegas Bupati Kembang kepada ratusan PPPK yang baru dilantik.

Pihaknya menekankan aparatur pemerintah melayani sepenuh hati. Pihaknya juga mengaku ingin agar para pegawai baru merasakan betapa kerasnya perjuangan hidup masyarakat yang akan mereka layani. Ia menekankan pentingnya empati dan tanggung jawab sebagai abdi negara. "Saya ingin pegawai merasakan sulitnya kehidupan masyarakat agar tidak bekerja seenaknya. Kita harus peka dan peduli," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.