balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah dipatok lebih dari Rp13 triliun dengan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda Pengambilan Keputusan di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Jumat (18/9/2026). Nota kesepakatan ditandatangani pimpinan DPRD Badung bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Dalam struktur Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai sekitar Rp10,5 triliun. Pendapatan tersebut masih sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sekitar Rp9,7 triliun, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi ditargetkan sekitar Rp787 miliar.

Di sisi belanja, Pemkab Badung merancang belanja daerah sekitar Rp13,1 triliun. Komposisinya mencakup belanja operasi sekitar Rp6,2 triliun, belanja modal Rp4,8 triliun, belanja tidak terduga sekitar Rp129 miliar, serta belanja transfer kepada desa sekitar Rp1,8 triliun.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur. Porsi anggaran untuk sektor tersebut disebut mencapai 59,23 persen dari total belanja. Besarnya alokasi ini menunjukkan infrastruktur menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah.

"Pembangunan infrastruktur mendominasi performa struktur belanja kami. Sebesar 59,23 persen dari total belanja pada perubahan APBD 2026 ini dialokasikan khusus untuk bidang infrastruktur," tegas Adi Arnawa.

Salah satu penggunaan anggaran strategis diarahkan pada pengadaan dan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas publik. Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya Pemkab Badung menangani persoalan kemacetan, terutama di kawasan dengan aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat yang tinggi.

"Kami menyiapkan belanja strategis, terutama pengadaan tanah di beberapa titik krusial. Ini menjadi upaya nyata kami untuk mengatasi kemacetan dengan membangun kantong-kantong parkir ke depan," jelasnya.

Besarnya porsi belanja infrastruktur juga menempatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran sebagai perhatian penting. Dengan belanja modal mencapai sekitar Rp4,8 triliun, pelaksanaan proyek harus ditopang kesiapan perencanaan, pengadaan lahan serta proses pembangunan agar alokasi yang telah ditetapkan benar-benar menghasilkan aset dan fasilitas publik.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk pelayanan pemerintahan, kebutuhan masyarakat, kondisi darurat serta transfer kepada desa. Struktur tersebut menunjukkan bahwa perubahan APBD tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pemerintahan di tingkat desa.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti sebelumnya mengapresiasi proses pembahasan APBD Perubahan 2026 yang dilakukan secara simultan hingga mencapai kesepakatan. DPRD berharap besarnya alokasi infrastruktur dapat direalisasikan sesuai rencana, termasuk penyelesaian proses pembebasan lahan sehingga pembangunan sejumlah ruas jalan dapat segera dilanjutkan.

Dengan disepakatinya Perubahan APBD 2026, tantangan berikutnya berada pada tahap pelaksanaan. Besarnya postur belanja, dominasi PAD sebagai sumber pendapatan serta porsi infrastruktur yang mencapai 59,23 persen membuat kualitas penyerapan dan ketepatan sasaran belanja menjadi faktor penting dalam menentukan manfaat anggaran bagi masyarakat Badung.