Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

APSI Bali Tetap Kedepankan SOP Kesehatan Dalam Pengamanan

Bali Tribune/ Gede Risky Pramana, Ketua DPD APSI Bali.
Balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah provinsi Bali kembali berbenah di era new normal dengan membuka pariwisata kembali saat kondisi masih mewabahnya virus covid-19. Tentunya SOP tetap mengekedepankan protokol kesehatan bagi setiap pengunjung yang berkunjung ke Bali.
 
Dalam hal ini peran petugas pengamanan di tempat-tempat potensi banyaknya dikunjungi wisatawan, tentu harus disiplin dalam upaya mencegah kembali merebaknya wabah virus ini. Setidaknya, dengan menerapkan SOP protokol kesehatan baik untuk diri sendiri (petugas pengaman) juga terhadap tamu yang datang. 
 
Ketua DPD APSI Bali (asosiasi profesi satpam Indonesia) Gede Risky Pramana, menyatakan bahwa aspek satuan pengamanan adalah salah satu unsur penting dalam setiap penerapan protokol kesehatan dalam menata kesiapan pembukaan pariwisata di Bali. 
 
Terbukti bahwa di beberapa tempat pariwisata dan perhotelan, dimana satuan pengamanannya menjadi gugus utama dalam melaksanakan SOP protokol kesehatan di setiap area dalam menyambut new normal. 
 
"Semua stake holder pariwisata harus tetap fokus memperhatikan tata aturan ini agar satuan pengamanan di setiap wilayah dapat menjadi garda terdepan dalam menjalankan protocol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah," kata Gede Risky.
 
Ditegaskannya bahwa pentingnya profesi satpam yg bersertifikasi dan benar-benar memahami standar protokol kesehatan dengan baik. "Karena mereka (satpam) menjadi garda terdepan dalam menjalankan pencegahan makin meluasnya virus ini," tambahnya.
 
Pada intinya, kata dia pentingnya perhatian kepada satuan pengamanan sebagai pelaksana protokol kesehatan utama dalam mulainya pembukaan pariwisata lokal dan persiapan pembukaan pariwisata internasional. "Jadi fungsi satpam yang sekarang tidak hanya menjaga tetapi juga menjadi garda terdepan gugus tugas pencegahan," demikian Gede Risky.
wartawan
Redaksi

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.