balitribune.co.id I Singaraja – Fenomena tahunan sulitnya siswa mendapatkan sekolah akibat ketimpangan antara jumlah daya tampung ruang kelas dengan jumlah pelamar kembali menjadi sorotan.
Menanggapi keresahan para orang tua murid, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi, angkat bicara dan mendesak Dinas Pendidikan untuk lebih peka dalam memberikan solusi nyata. Ia mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan tidak boleh menutup mata terhadap keluhan masyarakat yang kesulitan menyekolahkan anaknya.
"Dinas Pendidikan harus sedikit peka dengan kondisi saat ini, terlebih sekarang banyak orang tua mengomel karena cari sekolah susah. Harus tetap diberikan solusi terbaik bagi orang tua karena pendidikan adalah hak warga negara," ujar Kresna Budi, Minggu (28/6/2026).
Untuk mengatasinya, Kresna Budi memberikan solusi dengan cara penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah baru. Menurut Kresna Budi, solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan menambah jumlah rombongan belajar (rombel). Namun, untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya pembangunan sekolah-sekolah baru di berbagai kabupaten di Bali. Hal ini didasari karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat secara eksponensial.
"Ada deret ukur dan deret hitung, pertumbuhan penduduk semakin bertambah. Dengan anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20 persen, harapan kita ya ditambah lagi sekolahnya untuk menyelesaikan masalah ini," tegas politisi asal Buleleng ini.
Ia juga berharap pemerintah provinsi, khususnya Gubernur, dapat memperbanyak sekolah dengan model seperti SMA Bali Mandara serta memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta. Langkah ini dinilai strategis untuk merangkul investor di bidang pendidikan agar beban sekolah negeri tidak terlalu berat.
Pemerataan sekolah untuk tekan biaya secara spesifik, Kresna Budi mencontohkan kondisi di Kabupaten Buleleng. Ia melihat arah pertumbuhan penduduk kini cenderung bergerak ke wilayah barat. Ia menyarankan agar pembangunan sekolah baru tidak lagi berpusat di tengah kota guna mengurai kepadatan dan menekan biaya transportasi bagi siswa.
"Jangan numpuk di kota saja. Misalnya di Buleleng, pertumbuhan penduduknya ke arah barat, maka paling tidak ada sekolah baru di sana. Ini untuk memudahkan
anak-anak mencari sekolah dan biaya sekolah juga bisa ditekan," jelasnya.
Terkait persaingan mendapat sekolah bagi anak-anak, Kresna Budi meminta para orang tua untuk tetap bersabar sembari pemerintah terus berupaya memperbaiki fasilitas dan sistem pendidikan di Bali agar mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat.
"Konsep kita anak-anak harus tetap sekolah, karena itu kebutuhan dasar dan kebutuhan masa depan untuk mendapatkan peluang yang lebih baik bagi mereka, " tandas Kresna Budi.
