Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Bukan Tanah Tanpa Hukum

penulis
Bali Tribune / Drs. I Nengah Suardhana, M.Pd.

balitribune.co.id | Saatnya Tegas Menertibkan Perilaku dan Bisnis Orang Asing. Bali dikenal dunia karena keramahan masyarakatnya, keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan kehidupan masyarakatnya yang menjunjung tinggi toleransi. Pintu Bali selalu terbuka bagi wisatawan, investor, dan masyarakat internasional yang ingin berkunjung, bekerja, maupun berusaha sesuai ketentuan hukum Indonesia. Namun, keterbukaan tersebut jangan sampai disalahartikan sebagai kebebasan untuk bertindak semaunya. Bali bukan tanah tanpa hukum!

Belakangan ini, semakin banyak keluhan masyarakat mengenai perilaku sebagian orang asing yang dinilai telah melewati batas kewajaran. Di jalan raya, ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ada pula pengendara yang mengabaikan keselamatan dengan membonceng tiga orang tanpa perlengkapan keselamatan yang semestinya. Tidak sedikit pula yang berkendara tanpa memperhatikan kepantasan berpakaian dan etika di ruang publik.

Pertanyaannya, apakah aturan lalu lintas di Bali hanya berlaku bagi masyarakat lokal? Mengapa pelanggaran yang dilakukan orang asing seolah-olah masih dapat ditemukan berulang kali? Apakah pengawasan sudah berjalan efektif? Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa warga asing memiliki perlakuan khusus di hadapan hukum.

Trotoar bukan jalur sepeda motor. Jalan raya bukan arena untuk menunjukkan keangkuhan. Helm bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan nyawa. Setiap orang yang berkendara di Bali wajib tunduk pada aturan yang sama, tanpa memandang kewarganegaraan, kekayaan, ataupun status sosialnya.

Bali Bukan Lahan Bebas untuk Berbisnis. Persoalan tidak berhenti pada perilaku di jalan raya. Masyarakat juga semakin mempertanyakan aktivitas sebagian orang asing yang diduga menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Mulai dari penyewaan sepeda motor, percaloan atau perantaraan transaksi tanah, hingga berbagai aktivitas bisnis yang perlu diperiksa legalitas dan kesesuaiannya dengan aturan investasi di Indonesia.

Bahkan, muncul pula pertanyaan mengenai keberadaan media cetak atau penerbitan berbahasa asing yang beroperasi di Bali. Semua kegiatan tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kewarganegaraan pelakunya. Kita perlu membedakan secara tegas antara investor asing yang menjalankan usaha secara legal, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menghormati masyarakat lokal dengan oknum yang memanfaatkan kelemahan pengawasan untuk memperoleh keuntungan.

Bali bukan wilayah tanpa pemilik kepentingan. Ada masyarakat lokal yang hidup dari pariwisata, ada UMKM yang berjuang mempertahankan usahanya, ada pekerja pariwisata yang menggantungkan masa depannya pada industri ini, dan ada generasi muda Bali yang membutuhkan kesempatan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton ketika berbagai peluang ekonomi dikuasai oleh praktik usaha yang tidak sehat atau tidak sesuai aturan.

Di Mana Ketegasan Aparat? Kita patut memberikan apresiasi kepada aparat yang telah melakukan penertiban dan tindakan keimigrasian terhadap warga asing yang terbukti melanggar ketentuan. Namun, tindakan tersebut tidak boleh hanya bersifat sesaat atau menunggu persoalan menjadi viral di media sosial.

Kepolisian harus hadir secara konsisten di lapangan. Pelanggaran lalu lintas, penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, pengendaraan tanpa helm, serta tindakan yang membahayakan pengguna jalan harus ditindak tanpa pandang bulu. Pemerintah daerah melalui Satpol PP harus memperkuat pengawasan terhadap ketertiban umum. Dinas perizinan, instansi ketenagakerjaan, perpajakan, pertanahan, dan Imigrasi perlu berkoordinasi memeriksa kegiatan usaha orang asing sesuai kewenangan masing-masing.

Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jika izin usaha tidak sesuai, periksa dan tindak. Jika terjadi pelanggaran keimigrasian, proses sesuai aturan. Jika ada tindakan kriminal atau kekerasan, tegakkan hukum tanpa kompromi. Jangan menunggu masyarakat marah, jangan menunggu korban berjatuhan, dan jangan menunggu persoalan menjadi berita internasional baru kemudian bertindak.

Lima Langkah Tegas untuk Menjaga Bali. Pemerintah Provinsi Bali bersama kepolisian dan instansi terkait perlu segera mengambil langkah nyata: 1) Operasi tertib lalu lintas secara konsisten. Menindak pengendara asing maupun lokal yang tidak menggunakan helm, melanggar aturan, menggunakan trotoar, berkendara secara ugal-ugalan, atau membahayakan pengguna jalan lainnya; 2) Audit legalitas usaha orang asing. Memeriksa izin usaha, kegiatan penyewaan kendaraan, perantara transaksi tanah, investasi, perpajakan, dan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan; 3) Pengawasan keimigrasian yang lebih kuat. Memastikan kesesuaian kegiatan warga asing dengan visa, izin tinggal, serta ketentuan hukum yang berlaku; 4) Perlindungan ekonomi masyarakat lokal. Mencegah praktik usaha ilegal, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan izin yang merugikan UMKM serta pelaku usaha lokal; 5) Membangun kanal pengaduan masyarakat. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, transparan, dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

Keramahan Bali Jangan Dianggap Kelemahan. Bali tidak boleh kehilangan kewibawaannya di hadapan siapa pun. Masyarakat Bali selama ini dikenal santun, ramah, dan terbuka terhadap perbedaan. Namun, keramahan bukan berarti harus diam ketika aturan dilanggar. Toleransi bukan berarti membiarkan kesewenang-wenangan. Menghormati orang asing bukan berarti mengorbankan hak masyarakat sendiri.

Kita ingin pariwisata Bali tumbuh berkualitas, bukan sekadar mengejar jumlah kunjungan. Kita ingin investasi yang sehat, bukan kegiatan usaha yang mengabaikan hukum. Kita ingin wisatawan yang menghormati budaya lokal, bukan mereka yang merasa lebih berkuasa daripada masyarakat setempat.

Kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, para bupati dan wali kota, serta seluruh aparat penegak hukum, inilah saatnya menunjukkan keberanian dan ketegasan. Jangan hanya hadir ketika ada persoalan besar. Hadirlah setiap hari melalui pengawasan, penegakan aturan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Bali terbuka bagi dunia, tetapi bukan untuk kesewenang-wenangan. Siapa pun yang datang ke Bali wajib menghormati hukum Indonesia, budaya Bali, dan masyarakatnya. BALI BUKAN TANAH TANPA HUKUM. Hormati Bali, patuhi hukum, dan jadilah tamu yang bermartabat! 

wartawan
RED
Category

Permudah Perawatan Sepeda Motor Honda, Astra Motor Center Denpasar Hadirkan Layanan Inovatif "Drop & Go"

balitribune.co.id | Denpasar - Astra Motor Center Denpasar kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan purna jual terbaik dan kemudahan bagi para pengguna sepeda motor Honda di Bali. Menjawab kebutuhan masyarakat yang makin dinamis dan membutuhkan efisiensi waktu, Astra Motor Center Denpasar menghadirkan inovasi layanan servis bertajuk "Drop & Go" di Bengkel Resmi Honda (AHASS).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Sanjaya Tegaskan Kolaborasi Eksekutif-Legislatif dalam Penyusunan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna ke-8 dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sanjaya Pimpin Upacara Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, Tekankan Ketulusan dan Semangat Bersama Wujudkan Bali Era Baru

balitribune.co.id | Tabanan – Memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. bertindak sebagai Inspektur Upacara yang berlangsung di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan, Jumat (14/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Beli Motor Honda Impian Makin Mudah di "Merdeka Fest Virtual Exhibition", Nikmati DP Ringan dan Bunga Spesial

balitribune.co.id | Denpasar - Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Astra Motor Bali selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Bali menghadirkan “Merdeka Fest Virtual Exhibition”, sebuah program pameran virtual yang menawarkan beragam kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat Bali untuk memiliki sepeda motor Honda impian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Sepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 Belanja Infrastruktur Dirancang Capai 59,8 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Pemkab Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan pada Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Banggar DPRD Badung Setujui KUA-PPAS Perubahan 2026, Anggaran Infrastruktur Capai 59,80 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (13/8/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.