Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Menjerit! BBM Tersendat 

Drs I Nengah Suardhana MPd
Bali Tribune / Drs I Nengah Suardhana MPd *)

balitribune.co.id | Jangan Tunggu Pariwisata Lumpuh untuk Bertindak. Bali sedang menghadapi peringatan serius. Gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU, disertai antrean kendaraan yang memanjang, bukan sekadar persoalan teknis distribusi. Situasi ini menyangkut kelancaran ekonomi, penghidupan masyarakat, dan kepercayaan dunia terhadap pariwisata Indonesia.

Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah pekerja transportasi dan pariwisata, terutama sopir yang setiap hari menjemput wisatawan, mengantar tamu ke hotel, dan menjalankan perjalanan wisata sesuai jadwal. Ketika BBM sulit diperoleh, kendaraan tidak dapat beroperasi secara normal, waktu kerja terbuang, pendapatan terancam, dan keluarga ikut menanggung akibatnya.

Bagi sebagian orang, antrean BBM mungkin hanya berarti kehilangan waktu. Namun, bagi sopir pariwisata, waktu adalah penghasilan. Bagi agen perjalanan, keterlambatan berarti risiko keluhan pelanggan. Bagi hotel, restoran, dan UMKM, terganggunya mobilitas wisatawan dapat memengaruhi kegiatan usaha.

Inilah persoalan yang harus dilihat secara serius: ketika energi tersendat, kehidupan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata ikut dipertaruhkan. Jika Terus Berulang, Apa yang Akan Terjadi?

Bali merupakan salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Jutaan wisatawan datang untuk menikmati alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Namun, daya tarik destinasi tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan kekayaan budaya. Pariwisata juga membutuhkan transportasi yang andal, energi yang tersedia, dan pelayanan publik yang dapat dipercaya. Jika gangguan BBM berlangsung lama atau berulang, setidaknya ada tiga risiko besar.

Pertama, pendapatan pekerja dan usaha lokal menurun. Sopir, pemandu wisata, agen perjalanan, pedagang, dan pelaku UMKM berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan. Bagi pekerja harian, kehilangan satu hari kerja dapat langsung memengaruhi kebutuhan keluarga.

Kedua, kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan terganggu. Penjemputan di bandara, perjalanan menuju destinasi, serta jadwal tur dapat terlambat atau dibatalkan. Jika penanganannya buruk, wisatawan dapat mempertanyakan kesiapan Bali dalam memberikan pelayanan yang profesional.

Ketiga, reputasi dan daya saing Bali berisiko melemah. Satu gangguan tidak serta-merta meruntuhkan pariwisata Bali. Namun, apabila masalah mendasar terus berulang tanpa solusi yang jelas, kepercayaan terhadap keandalan destinasi dapat menurun. Dampaknya berpotensi menjalar dari pekerja transportasi ke berbagai sektor ekonomi.

Karena itu, kita tidak boleh menunggu sampai kegiatan pariwisata benar-benar terganggu secara luas untuk mengambil tindakan. Pencegahan jauh lebih baik daripada memperbaiki kerugian setelah semuanya terjadi.

Bali Penyumbang Devisa, Negara Harus Hadir. Jika Bali diharapkan terus menjadi penggerak pariwisata dan penerimaan devisa Indonesia, maka ketahanan energi dan transportasinya harus menjadi kepentingan nasional.

Pemerintah Provinsi Bali patut bergerak cepat mengoordinasikan penyelesaian bersama Pertamina dan pihak terkait. Namun, pemerintah daerah tidak dapat memikul tanggung jawab ini sendirian. Pemerintah pusat dan Pertamina harus memastikan bahwa sistem pasokan serta distribusi BBM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi Bali.

Pertamina perlu menjelaskan penyebab gangguan berdasarkan fakta yang terverifikasi, menyampaikan perkembangan distribusi secara transparan, dan memastikan pemulihan benar-benar terjadi di SPBU yang terdampak. Kedatangan kapal atau pengumuman resmi tidak cukup; ukuran keberhasilan adalah tersedianya BBM dan pulihnya pelayanan di lapangan.

Sementara itu, anggota DPR RI dan DPD RI dari Bali harus segera dan cepat menjalankan fungsi pengawasan. Mereka perlu meminta penjelasan resmi, mengawal pemulihan, dan mendorong evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang. Kehadiran wakil rakyat harus dirasakan ketika masyarakat menghadapi masalah, bukan hanya ketika keadaan sudah kembali normal.

Lima Langkah yang Harus Dilakukan 

Ada lima langkah penting yang perlu menjadi prioritas bersama:

  1. Pulihkan pasokan secara merata. Pertamina dan pemerintah harus memastikan ketersediaan BBM di SPBU terdampak, termasuk di kawasan pariwisata dan wilayah di luar pusat kota
  2. Buka informasi kepada masyarakat. Sampaikan penyebab gangguan yang telah terverifikasi, lokasi terdampak, perkembangan pasokan, dan perkiraan pemulihan agar masyarakat tidak kehilangan waktu mencari BBM
  3. Siapkan sistem cadangan dan rencana darurat. Pemerintah pusat dan Pertamina perlu mengevaluasi stok operasional, kapasitas penyimpanan, jadwal pengiriman, serta alternatif distribusi ketika terjadi keterlambatan pasokan
  4. Lindungi pekerja dan usaha pariwisata. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan asosiasi transportasi, agen perjalanan, hotel, dan UMKM untuk mengidentifikasi dampak serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang berada dalam kewenangannya
  5. Bangun transportasi Bali yang lebih tangguh. Pengembangan angkutan umum, layanan antar-jemput bersama, dan transportasi rendah emisi perlu dipercepat tanpa mengabaikan kewajiban menjamin pasokan BBM saat ini.

Jangan Biarkan Bali Berjuang Sendirian. Bali tidak meminta perlakuan istimewa. Bali membutuhkan sistem pendukung yang sebanding dengan perannya sebagai destinasi internasional dan salah satu penggerak ekonomi pariwisata Indonesia.

Di balik setiap perjalanan wisata terdapat manusia yang bekerja untuk menghidupi keluarga dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Mereka bukan sekadar bagian dari industri pariwisata, melainkan fondasi yang membuat industri ini tetap hidup.

Kepada pemerintah pusat, Pertamina, DPR RI, dan DPD RI: jangan hanya melihat devisa yang dihasilkan Bali. Lihatlah juga nasib pekerja yang menggantungkan hidup pada kelancaran pariwisata.

Gangguan BBM harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem distribusi, memperkuat mitigasi, dan menjamin transparansi pelayanan publik. Pemulihan harus dibuktikan melalui ketersediaan BBM yang nyata, bukan sekadar janji. Jika Bali penting bagi Indonesia, maka ketahanan energi Bali juga harus menjadi prioritas nasional.

Jangan tunggu pariwisata lumpuh baru semua pihak bergerak. Menjaga energi Bali berarti menjaga penghidupan rakyat, kepercayaan wisatawan, dan masa depan pariwisata Indonesia. Saatnya bertindak, sekarang juga. Are you ready? **

*) Penulis adalah pengamat kebijakan publik.

wartawan
Redaksi
Category

Komisi I Akan Kaji Kemungkinan Bentuk UPT Pemadam Kebakaran

balitribune.co.id | Tabanan – Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran atau UPT Damkar di beberapa kecamatan mengemuka lagi. Bahkan, Komisi I DPRD Tabanan berencana untuk mengkaji kemungkinan pembentukan UPT tersebut untuk efektivitas penanganan kebakaran. Meski bukan yang baru, wacana ini mengemuka lagi saat Komisi I DPRD Tabanan melakukan kunjungan kerja ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tabanan pada Selasa (18/3).

Baca Selengkapnya icon click

Begini Respon Komisi I DPRD Tabanan Soal Penundaan Pengangkatan PPPK

balitribune.co.id | Tabanan – Komisi I DPRD Tabanan turut merespon dinamika soal penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komisi yang membidangi urusan aparatur dan birokrasi ini bahkan berharap Pemerintah Pusat memberi celah bagi pemerintah daerah yang telah siap untuk melakukan pengangkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ambulans RS Tabanan Tabrak Pengendara Motor di Sanggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Tabrakan maut kembali terjadi di Jalan Gatot Subroto, Banjar Sanggulan, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri. Tepatnya di ujung timur Jalan Gatot Subroto yang berada pada simpang Rindam IX/Udayana.

Kali ini, kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara motor dengan ambulans Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan pada Senin (17/3) sore.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Buka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penguatan Program Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Dalam upaya mewujudkan Denpasar sehat tanpa asap rokok, berbagai upaya terus dilakukan dengan menggencarkan sosialisasi bahaya rokok dan kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok KTR oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wabup "Warning" Pimpinan OPD Badung, Kinerja Lamban Siap-siap Rotasi

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati dan Wakil Bupati Badung tengah menggeber berbagai program kemasyarakatan diawal pemerintahannya. Jajaran birokrasi di Kabupaten Badung pun "diwarning" agar mampu menerjemahkan, program kebijakan yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Badung. Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bahkan menegaskan tak akan segan-segan melakukan rotasi, jika ada pimpinan OPD yang kinerjanya lamban.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Buntut Kisruh Parade Ogoh-ogoh, Komisi IV DPRD Badung Panggil Dinas Kebudayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai buntut dari kisruh Parade Ogoh-Ogoh yang digelar Pemkab Badung pada tanggal 15-16 Maret 2025, Komisi IV DPRD Badung memanggil Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung ke Gedung Dewan, pada Selasa (18/3). Dalam pemanggilan tersebut, Kadis Kebudayaan Badung I Gede Eka Sudarwitha mengakui kalau Parade Ogoh-ogoh yang kali perdana digelar di Puspem Badung itu banyak kekurangan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.