Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Salah Satu Provinsi dengan Proporsi Besar Penerima KUR, Gubernur Koster Dorong Tercipta Lapangan Kerja

Kredit
Bali Tribune/ AKAD MASSAL KUR - Gubernur Koster di kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/10/2025).

balitribune.co.id | Denpasar - mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025). Di Bali, kegiatan ini terpusat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa penyaluran KUR telah memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM di Bali. 

"UMKM penerima KUR umumnya berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 UMKM penerima KUR di Bali saja, diperkirakan sudah membuka sekitar 300.000 lapangan kerja baru,” jelasnya kepada awak media. 

Menurut data, Bali menjadi salah satu provinsi dengan proporsi besar penerima KUR. Dari total 800.000 debitur secara nasional, sebanyak 103.000 berada di Bali dengan nilai pinjaman mencapai Rp 8 triliun. Sektor usaha yang paling banyak memanfaatkan KUR adalah perdagangan, makanan dan minuman, serta produk unggulan khas Bali seperti kain dan kriya kayu.

“Pinjaman yang disalurkan bervariasi, mulai dari Rp10 juta, Rp50 juta, Rp150 juta hingga Rp500 juta. Semua berjalan dengan baik, bahkan tingkat kredit macet di Bali hanya sekitar dua persen. Ini menunjukkan kesadaran dan kejujuran pelaku usaha kita cukup tinggi,” kata Gubernur Koster.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan pentingnya KUR dalam mendiversifikasi perekonomian Bali agar tidak hanya bertumpu pada pariwisata. 

Sementara itu, dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), yang sebelumnya dikenal dengan istilah KUR Perumahan. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya mendukung program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 

wartawan
YUE
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.