Rapat Kerja dengan Eksekutif, Gabungan Komisi DPRD Karangasem Cermati Empat Ranperda
balitribune.co.id | Amlapura - DPRD Karangasem menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi dengan eksekutif membahas terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Semesta Berencana (SB) Karangasem Tahun 2027, Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas (PT) BPD Bali, Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT.
Usai Mabanten, Rumah dan Kedai Kopi di Payangan Terbakar
balitribune.co.id | Gianyar - I Made Arsa Wijaya (66) terlihat pasrah penuh penyesalan, mendapati rumah berikut kedai kopi di depan rumahnya telah hangus terbakar, Senin (9/11/2026) malam. Warga Banjar Pengaji, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar ini menderita kerugian ratusan juta rupiah atas kelalaian mereka. Karena kebakaran yang menggegerkan itu diduga kuat lantaran percikan api dupa, usai menghaturkan sesajen.
Banggar DPRD Tabanan Sentil TAPD Agar Bikin Target PAD Realistis
balitribune.co.id | Tabanan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menyentil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.
Sentilan tersebut muncul lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951 miliar lebih dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dinilai terlalu optimistis.
DPRD Tabanan Minta RAPBD 2027 Mengacu Capaian 2026
balitribune.co.id | Tabanan – DPRD Tabanan melalui Badan Anggaran (Banggar) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 secara realistis dan berpedoman pada capaian kinerja 2026.
Penyelarasan perencanaan fiskal tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko alokasi belanja daerah yang tidak dapat dieksekusi di lapangan.
Bapemperda Tabanan Sepakati Prioritaskan 9 Ranperda di 2027
balitribune.co.id | Tabanan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Kesepakatan agenda pembentukan hukum tersebut dirancang guna memperkuat kepastian hukum serta mendukung tata kelola pembangunan daerah.
Gandeng KPK, Pemkab Badung Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan
balitribune.co.id | Mangupuea - Pemerintah Kabupaten Badung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah guna memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas birokrasi.