Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Banggar DPRD Tabanan Sentil TAPD Agar Bikin Target PAD Realistis

Rapat Kerja
Bali Tribune / RAPAT KERJA - Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, saat memimpin rapat kerja bersama TAPD membahas Rancangan APBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menyentil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.

Sentilan tersebut muncul lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951 miliar lebih dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dinilai terlalu optimistis.

Bahkan, Banggar khawatir target itu berisiko menjadi angka semu yang hanya dipasang demi mengimbangi besarnya belanja.

Sorotan ini disampaikan Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, dalam rapat kerja bersama TPAD yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Banggar meminta agar proyeksi pendapatan daerah diselaraskan dengan kemampuan keuangan riil. Terlebih, target PAD 2026 sebesar Rp 927 miliar lebih belum terealisasi secara maksimal hingga mendekati akhir tahun.

Arnawa menyentil kebiasaan penyusunan rencana belanja daerah yang terlampau boros di awal namun berujung kendala penundaan kegiatan di akhir tahun.

Ia mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar bersikap jujur dan terukur dalam merancang kemampuan anggaran.

"Harus jujur kepada pimpinan. Kalau memang dananya segitu, sampaikan segitu. Jangan bilang bisa, tetapi dananya tidak ada. Akhirnya ribut menjelang akhir tahun," tegas Arnawa.

Arnawa mengingatkan ketimpangan antara perencanaan belanja dan realisasi pendapatan yang berulang setiap tahun akan menyulitkan posisi keuangan daerah saat terjadi defisit. "Dimana cari kalau kekurangan, selalu setiap tahun seperti ini," sergahnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Banggar, I Wayan Sudiana. Ia menegaskan penyusunan APBD murni semestinya mencerminkan potensi riil daerah tanpa memaksakan angka.

Politisi PDIP yang akrab disapa Gading ini meminta eksekutif berani merestrukturisasi target penerimaan jika potensi di lapangan belum mendukung. "Kalau belum didukung, turunkan pendapatan tahun 2027. Jangan sampai nilai pendapatan hanya semu untuk mengikuti belanja. Tolong buat APBD murni, tidak usah sok kaya," tegas Gading.

Ia meyakini target pendapatan yang tidak realistis akan berdampak buruk pada eksekusi program pembangunan masyarakat. Menurutnya, ketidakcapaian target penerimaan berpotensi mengganggu kegiatan yang telah diprogramkan serta memicu praduga di publik. "Jangan sampai karena ada tidak tercapai adanya praduga. Buat yang realistis saja," ujarnya.

Kritik senada dilontarkan anggota Banggar I Wayan Lara yang mempertanyakan dasar kalkulasi penetapan PAD 2027. Ia menguraikan bahwa asumsi pendapatan tahun mendatang seharusnya bertumpu pada capaian riil tahun berjalan agar tidak sebatas menjadi angka di atas kertas. "Jangan sampai terus terjadi setiap tahun begini. Pasang PAD tinggi, tapi tidak terealiasi. Ini sama dengan bohong," kata Lara.

Menanggapi cecaran Banggar, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, membantah tuduhan bahwa perencanaan belanja daerah dilakukan secara kebablasan.

Ia menerangkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada agar target PAD yang dipasang dapat tercapai. "Kalau target tercapai, tentu belanja bisa dicapai. Mudah-mudahan bisa terealisasi. Ini menjadi acuan asumsi pendapatan. Kalau kita tidak bisa mengacu pada target, penyusunan belanja juga bagaimana," ujar Susila.

Susila menegaskan, angka pendapatan maupun alokasi belanja dalam RAPBD 2027 belum bersifat final karena masih dalam tahap pembahasan rapat dewan. "Kita lihat nanti, apakah bisa diturunkan. Ini kan masih belum ketok palu, masih ada pembahasan," tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

Berantas Peredaran Rokok Ilegal, Tim Gabungan Razia Kios dan Warung Kelontong

balitribune.co.id I Amlapura - Petugas gabungan dari Kantor Bea Cukai bekerjasama dengan Sat Pol PP, Karangasem, semakin menggencarkan kegiatan operasi pemberantasan peredaran rokok atau produk tembakau ilegal tanpa pita cukai  resmi di sejumlah wilayah di Karangasem dengan menyasar warung-warung tradisional atau warung kelontong yang biasanya menjadi sasaran utama para distributor untuk memasarkan produk rokok ilegal berbagai merek tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Anak Warga Binaan Perempuan Hanya Bisa Tinggal di Lapas hingga Usia 3 Tahun, Pemkab Badung Siapkan Pendampingan

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menaruh perhatian khusus terhadap anak-anak yang terpaksa tinggal bersama ibunya di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Salah satu perhatian utama menyangkut batas usia anak bawaan warga binaan yang hanya diperbolehkan tinggal bersama ibunya hingga maksimal tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Denpasar Tertibkan 10 PKL yang Berjualan di Atas Trotoar

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar. Sebanyak 10 PKL yang beraktivitas di sepanjang Jalan Kebo Iwa Utara, Denpasar, ditertibkan pada Rabu (2/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Ketersediaan Pangan, Pemkot Denpasar Pantau Pasokan dan Harga Komoditas Strategis

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok, pasokan, dan harga pangan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga pangan di tingkat masyarakat tetap terkendali.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berantas Sarang Nyamuk, Dinkes Denpasar Gencarkan Fogging ULV

balitribune.co.id I Denpasar - Dinkes Denpasar terus memprogramkan pelaksanaan Fogging ULV hingga akhir tahun 2026. Kendati kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 pada periode yang sama. Fogging Ultra Low Volume (ULV) yang dilakukan secara bertahap sebagai langkah antisipasi.

Baca Selengkapnya icon click

Komit Jaga Belanja Infrastruktur, Bupati Adi Arnawa Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (3/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.