Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bapemperda Tabanan Sepakati Prioritaskan 9 Ranperda di 2027

Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.
Bali Tribune / Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan agenda pembentukan hukum tersebut dirancang guna memperkuat kepastian hukum serta mendukung tata kelola pembangunan daerah.

Sembilan ranperda yang disetujui mencakup regulasi rutin penganggaran hingga aturan strategis, antara lain Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, APBD 2028, APBD Perubahan 2027, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, serta Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, menyampaikan bahwa seluruh ranperda yang masuk dalam skema pembahasan tahun mendatang merupakan usulan resmi dari pihak eksekutif. “Propemperda 2027 usulan dari eksekutif yaitu Sembilan ranperda,” ujar Eddy usai memimpin rapat kerja Bapemperda pada Selasa (10/11/2026).

Di luar paket anggaran dan retribusi, Bapemperda menyoroti hadirnya regulasi baru yang menyasar sektor-sektor krusial masyarakat, seperti Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tabanan 2028-2045.

Regulasi ini disiapkan untuk memberikan ruang kepastian bagi kreativitas anak muda sekaligus menata arah industri pariwisata perdesaan secara berkelanjutan.

Eddy menegaskan, beberapa rancangan aturan baru tersebut sengaja diprioritaskan karena memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi perkembangan daerah. “Ada beberapa yang baru seperti Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kemudian, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan. Itu yang dirasa urgen sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Selain regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif, kesepakatan 2027 juga memasukkan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama serta revisi Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembaruan aturan ini difokuskan untuk memperkuat proteksi kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani warga di Tabanan. “Bagaimana memberikan perlindungan kepada para petani. Ini jadi hal yang urgen juga,” ujarnya.

Di samping merancang agenda perundang-undangan 2027, Bapemperda DPRD Tabanan turut mengevaluasi realisasi pembentukan perda sepanjang 2026. Dari tujuh ranperda yang ditargetkan dalam Propemperda 2025 untuk dibahas pada 2026, baru lima rancangan yang berhasil dituntaskan menjadi perda resmi.

Dua rancangan aturan sisanya, yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, terpaksa tertunggak akibat kendala teknis kelengkapan dokumen di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada dua yang tertunggak di 2026 ini yakni Penyelenggaraan Pendidikan dan Kerukunan Umat Beragama. (Kendalanya) itu karena tergantung kesiapan OPD,” tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.