Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bapemperda Tabanan Sepakati Prioritaskan 9 Ranperda di 2027

Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.
Bali Tribune / Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan agenda pembentukan hukum tersebut dirancang guna memperkuat kepastian hukum serta mendukung tata kelola pembangunan daerah.

Sembilan ranperda yang disetujui mencakup regulasi rutin penganggaran hingga aturan strategis, antara lain Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, APBD 2028, APBD Perubahan 2027, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, serta Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, menyampaikan bahwa seluruh ranperda yang masuk dalam skema pembahasan tahun mendatang merupakan usulan resmi dari pihak eksekutif. “Propemperda 2027 usulan dari eksekutif yaitu Sembilan ranperda,” ujar Eddy usai memimpin rapat kerja Bapemperda pada Selasa (10/11/2026).

Di luar paket anggaran dan retribusi, Bapemperda menyoroti hadirnya regulasi baru yang menyasar sektor-sektor krusial masyarakat, seperti Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tabanan 2028-2045.

Regulasi ini disiapkan untuk memberikan ruang kepastian bagi kreativitas anak muda sekaligus menata arah industri pariwisata perdesaan secara berkelanjutan.

Eddy menegaskan, beberapa rancangan aturan baru tersebut sengaja diprioritaskan karena memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi perkembangan daerah. “Ada beberapa yang baru seperti Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kemudian, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan. Itu yang dirasa urgen sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Selain regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif, kesepakatan 2027 juga memasukkan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama serta revisi Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembaruan aturan ini difokuskan untuk memperkuat proteksi kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani warga di Tabanan. “Bagaimana memberikan perlindungan kepada para petani. Ini jadi hal yang urgen juga,” ujarnya.

Di samping merancang agenda perundang-undangan 2027, Bapemperda DPRD Tabanan turut mengevaluasi realisasi pembentukan perda sepanjang 2026. Dari tujuh ranperda yang ditargetkan dalam Propemperda 2025 untuk dibahas pada 2026, baru lima rancangan yang berhasil dituntaskan menjadi perda resmi.

Dua rancangan aturan sisanya, yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, terpaksa tertunggak akibat kendala teknis kelengkapan dokumen di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada dua yang tertunggak di 2026 ini yakni Penyelenggaraan Pendidikan dan Kerukunan Umat Beragama. (Kendalanya) itu karena tergantung kesiapan OPD,” tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

Dekatkan Akses Digital Masyarakat, Telkomsel Hadirkan Tiga Site Baru di Wilayah Kabupaten Kupang

balitribune.co.id | Kupang - Konektivitas digital kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, mendukung aktivitas belajar dan bekerja, menjalankan usaha, hingga mengakses layanan pemerintahan, masyarakat semakin membutuhkan jaringan telekomunikasi yang andal dan berkualitas.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Bunda Rai Hadiri Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali, Perkuat Sinergi Aksi Berbelanja dan Berbagi untuk Masyarakat

balitribune.co.id | Bangli - Komitmen TP PKK Kabupaten Tabanan dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat yang digagas TP PKK Provinsi Bali kembali ditunjukkan melalui kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Video Syur Guru PPPK Viral, Polisi Buru Mantan Suami

balitribune.co.id I Negara - Sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan rekaman video pribadi seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Jembrana mendadak viral dan menjadi perbincangan publik. Dalam hitungan jam, video berdurasi sekitar empat menit lebih itu menyebar luas, memicu beragam reaksi dari warganet.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Hadiri Tiga Pujawali di Darmasaba, Tegaskan Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Berbasis Desa Adat

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri rangkaian tiga kegiatan Pujawali di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Selasa (7/7/2026). Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dalam melestarikan adat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pekerjakan LC Dibawah Umur, Pemilik Kafe Terancam 15 Tahun Penjara

balitribune.co.id I Negara - Di balik gemerlap lampu dan hingar-bingar musik tempat hiburan malam, tersimpan kisah yang seharusnya tidak dialami seorang remaja berusia 16 tahun. Jauh dari kampung halamannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, gadis berinisial TW justru berakhir menjadi Lady Companion (LC) atau pemandu lagu di sebuah kafe di Kabupaten Jembrana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.