Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Baru 36 Persen, Pemkab Badung Kejar Pendataan Perlinsos

 Kadisosnaker Badung I Gede Eka Sudarwitha
Bali Tribune / Kadisosnaker Badung I Gede Eka Sudarwitha.

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung masih berpacu dengan waktu untuk mengejar pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dari target lebih dari 143 ribu kepala keluarga (KK), hingga pertengahan Agustus 2026 baru sekitar 53 ribu KK yang terdaftar.

Capaian tersebut baru mencapai sekitar 36 persen dari target. Sementara masa uji coba atau piloting perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan percepatan pendataan menjadi perhatian Pemkab Badung karena masih terdapat selisih besar antara capaian dan target.

“Untuk Badung targetnya 143 ribu lebih KK. Sampai saat ini baru 53 ribu lebih KK yang sudah terdaftar. Kita akan mengejar kekurangan target tersebut,” kata Eka, Minggu (17/8/2026).

Badung merupakan salah satu dari 43 kabupaten/kota yang masuk tahap kedua piloting perluasan digitalisasi bansos. Program ini diarahkan untuk membangun data perlindungan sosial yang lebih akurat dan terintegrasi, terutama dalam menentukan penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai.

Eka mengingatkan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial tetap perlu mendaftarkan diri. Pendataan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi untuk melihat apakah terdapat warga yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung untuk dapat mendaftarkan diri pada program Perlinsos yang memang diarahkan kepada penerima bansos, baik PKH maupun bantuan pangan non-tunai,” ujarnya.

Menurut Eka, manfaat pendataan Perlinsos tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Data yang terkumpul nantinya dikembangkan melalui sistem interoperabilitas sehingga dapat terhubung dengan berbagai layanan publik.

Sejumlah layanan yang direncanakan terhubung antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Samsat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

“Update-nya akan dilakukan secara digital dan secara connecting di antara pengguna layanan itu. Jadi sangat diperlukan bagi masyarakat untuk dapat mendaftar pada program perlindungan sosial,” jelasnya.

Dengan tenggat 31 Agustus, Pemkab Badung kini mendorong masyarakat segera melakukan pendaftaran. Eka berharap pendataan dapat menjangkau masyarakat, khususnya warga yang berada pada desil 1 hingga 7.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui banjar, kantor desa maupun kantor kelurahan. Namun, masyarakat terlebih dahulu perlu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kantor desa atau kelurahan.

Pemkab Badung juga membuka peluang pelaksanaan pendaftaran secara serentak di masing-masing banjar untuk mempercepat capaian.

Eka berharap masyarakat tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Selain menjadi salah satu dasar penentuan penerima bansos, pendataan Perlinsos diharapkan menjadi fondasi integrasi data untuk mendukung pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.

Dengan capaian yang baru sekitar 36 persen, Pemkab Badung masih harus mengejar pendataan lebih dari 90 ribu KK dalam waktu yang relatif terbatas sebelum masa piloting berakhir. 

wartawan
ANA
Category

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Buka GETASAKA 2026 di Panggung Karangasem Akhir Pekan

balitribune.co.id | Amlapura - Panggung Karangasem Akhir Pekan pada Sabtu (11/7/2026) malam tampak semarak dengan pementasan berbagai kesenian menarik yang merupakan kreastifitas dari anak-anak Karangasem.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.