Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Belanja 2027 Tembus Rp14 Triliun, DPRD Badung Wanti-wanti Pemerintah Kelola Anggaran Secara Cermat

DPRD Badung
Bali Tribune / Pimpinan DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS  tahun 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Badung, Kamis (6/8/2026)

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Badung, Kamis (6/8/2026).

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan, nilai proyeksi APBD Badung Tahun Anggaran 2027 mencapai sekitar Rp14 triliun. Meski demikian, besarnya nilai anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Yang paling penting bukan semata-mata angkanya tinggi, tetapi pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. APBD juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya usai rapat paripurna.

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah diharapkan terus berlanjut seiring tren positif Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar pendapatan Badung masih bergantung pada sektor pariwisata yang sangat rentan terhadap berbagai isu dan risiko.

Karena itu, Anom Gumanti mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif sehingga sektor pariwisata dapat terus berkembang.

Terkait target pendapatan dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Anom Gumanti menilai proyeksi tersebut masih realistis. Hal itu didasarkan pada tren peningkatan penerimaan daerah, khususnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang menunjukkan kenaikan cukup signifikan setiap triwulan.

"Ini merupakan proyeksi sekaligus target yang harus kita capai. Kita harus optimistis, tetapi jika nantinya target tidak tercapai, tentu pemerintah harus melakukan langkah-langkah efisiensi agar program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan," katanya.

Ia menambahkan, DPRD telah memberikan berbagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Anom Gumanti, DPRD juga mendukung arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pada APBD Tahun Anggaran 2027. 

wartawan
ANA
Category

Belanja Gianyar Rp4,3 Triliun, Pendapatan  Rp3,4 Triliun

balitribune.co.id I Gianyar - Pemerintah Kabupaten Gianyar mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan defisit mencapai Rp921,956 miliar lebih.

Rancangan tersebut disampaikan Bupati Gianyar I Made Mahayastra melalui Pengantar Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Senin (7/9), di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Huma Cafe Kebobolan Lagi, Barang Berharga Dikuras Maling

balitribune.co.id I Gianyar - Pengusaha di Kabupaten Gianyar kembali dibuat resah oleh aksi pencurian. Huma Cafe di Kecamatan Tegallalang bahkan harus mengalami kejadian serupa untuk kedua kalinya. Kali ini,  pelaku tidak hanya membawa kabur sejumlah barang berharga, tetapi diduga sempat mengacak-acak sistem keamanan kafe untuk memuluskan aksinya.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Rekayasa Lalin Ubud Belum Optimal, Dishub Gianyar Turunkan Skenario Anyar

balitribune.co.id I Gianyar - Setelah dua pekan Rekayasa Lalin tahap II diterapkan, ternyata belum efektif meratakan volume kendaraan di kawasan Ubud. Mulai, Selasa ( 8/9/2026) Dinas Pehubungan ( Dishub) Gianyar kembali turunkan  skenario anyar. Dalam Rekayasa Tahap III ini,  Jalan Raya Ubud dari Catus Pata hingga simpang Patung Arjuna satu jalur keluar Ubud dan  Pangosekan dari simpang Pertamina  menuju Ubud.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terdeteksi Terlibat Judol dan Pinjol, Puluhan Warga Buleleng Kehilangan Hak Penerima Bansos

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah warga Buleleng terpaksa kehilangan hak penerimaan bantuan sosial (Bansos) setelah mereka ditemukan terlibat dalam permainan judi online (judol). Tidak hanya itu, beberapa diantaranya juga terpaksa dicoret dari daftar penerima bansos akibat terdeksi penerima pinjaman online (pinjol). Hal itu diungkap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.