balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Badung, Kamis (6/8/2026).
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan, nilai proyeksi APBD Badung Tahun Anggaran 2027 mencapai sekitar Rp14 triliun. Meski demikian, besarnya nilai anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Yang paling penting bukan semata-mata angkanya tinggi, tetapi pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. APBD juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya usai rapat paripurna.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah diharapkan terus berlanjut seiring tren positif Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar pendapatan Badung masih bergantung pada sektor pariwisata yang sangat rentan terhadap berbagai isu dan risiko.
Karena itu, Anom Gumanti mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif sehingga sektor pariwisata dapat terus berkembang.
Terkait target pendapatan dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Anom Gumanti menilai proyeksi tersebut masih realistis. Hal itu didasarkan pada tren peningkatan penerimaan daerah, khususnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang menunjukkan kenaikan cukup signifikan setiap triwulan.
"Ini merupakan proyeksi sekaligus target yang harus kita capai. Kita harus optimistis, tetapi jika nantinya target tidak tercapai, tentu pemerintah harus melakukan langkah-langkah efisiensi agar program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan," katanya.
Ia menambahkan, DPRD telah memberikan berbagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Anom Gumanti, DPRD juga mendukung arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pada APBD Tahun Anggaran 2027.
