Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berantas Gepeng di Ubud, Pol PP Identifikasi Sang Pengantar

penertiban gepeng
Bali Tribune / PENERTIBAN – Giat penertiban Gepeng dan pengantar gepeng yang terciduk petugas.

balitribune.co.id I Gianyar - Berulangkali ditertibkan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Gepeng yang sebagian besar asal Karangasem tatap bermunculan di Ubud. Karena mengusik dan menuai banyak keluhan, Selasa (5/5/2026) dinihari sedikitnya 20 gepeng ditertibkan. Tak hanya itu, Satpol PP Gianyar pun berhasil melacak identitas salah satu pengantar gepeng.

Kali ini, penertiban difokuskan di sejumlah titik rawan, seperti Jalan Raya Pengosekan Monkey Forest dan Jalan Cok Sudarsana, yang merupakan jalur utama dengan aktivitas wisatawan cukup tinggi. Keberadaan gepeng di kawasan ini dinilai  mengganggu ketertiban umum serta kenyamanan wisatawan. Operasi melibatkan lintas unsur, di antaranya Satpol PP Kecamatan Ubud, Babinsa, serta pecalang dari Desa Adat Ubud dan Padang Tegal. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal di lapangan.

Kepala Satpol PP Gianyar, I Putu Yuda Negara, menjelaskan bahwa dari total yang diamankan, sembilan orang merupakan dewasa, sementara sisanya anak-anak. Ia juga menyebut sebagian besar merupakan individu yang sebelumnya pernah terjaring dalam operasi serupa. Penertiban ini dilakukan secara rutin sebagai upaya menjaga ketertiban. Meski jumlahnya sedikit, tetap kami tindak dan dipulangkan ke daerah asal, ujarnya.

Seluruh gepeng yang terjaring kemudian didata dan dipulangkan ke Kabupaten Karangasem untuk diserahkan kepada Dinas Sosial setempat guna mendapatkan pembinaan lanjutan. Dalam operasi tersebut, petugas juga menemukan indikasi adanya praktik terorganisir di balik aktivitas mengemis di kawasan Ubud. Dugaan ini menguat setelah ditemukannya peran pihak tertentu yang diduga mengantar para gepeng ke lokasi-lokasi strategis menggunakan kendaraan bermotor.

Satpol PP mengaku telah mengidentifikasi oknum pengantar beserta kendaraan yang digunakan, termasuk nomor polisi, dan saat ini tengah dilakukan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, beberapa orang yang diduga berperan sebagai koordinator lapangan turut diamankan dan diserahkan ke Unit Intelkam Polres Gianyar untuk proses penyelidikan.

wartawan
ATA
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.