balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak ingin persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berlarut-larut tanpa kepastian. Di tengah pasokan yang masih jauh dari kebutuhan normal, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM untuk mengawasi distribusi sekaligus mendesak Pertamina memenuhi kebutuhan daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan antrean dan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Sabtu (17/10/2026). Dalam pertemuan itu, Sutjidra berkomunikasi langsung dengan Sales Area Manager Pertamina dan Kepala Depo Manggis yang menjadi salah satu sumber pasokan BBM untuk Buleleng.
Sutjidra menyebut pembahasan dengan pihak Pertamina berlangsung lebih dari dua jam. Pemerintah daerah membutuhkan kejelasan mengenai jumlah pasokan yang dialokasikan agar dapat menentukan langkah penanganan secara terukur.
“Kami sudah berkomunikasi selama lebih dari dua jam untuk membahas kepastian pasokan BBM bagi Kabupaten Buleleng,” ujar Sutjidra.
Menurutnya, simpang siur informasi mengenai ketersediaan BBM telah menambah keresahan masyarakat. Karena itu, kepastian dari Pertamina menjadi hal mendesak agar pemerintah tidak sekadar merespons antrean, tetapi juga mengetahui persoalan utama di balik berkurangnya pasokan.
“Jika tidak ada kepastian, informasi akan terus simpang siur dan masyarakat akan terus menunggu tanpa kejelasan. Apabila sudah ada kepastian, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Persoalan utama yang disoroti Sutjidra adalah ketimpangan antara kebutuhan BBM Buleleng dan pasokan yang diterima. Dalam kondisi normal, kebutuhan daerah tersebut mencapai sekitar 340 kiloliter untuk memenuhi permintaan masyarakat melalui puluhan SPBU.
Namun, pasokan yang diterima saat ini disebut berada di bawah 50 persen dari kebutuhan normal. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan, bukan hanya dengan pengaturan antrean dan pengamanan SPBU.
“Sekarang pasokan yang diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan. Ini yang menjadi persoalan, karena itu kami memperjuangkan kebutuhan BBM di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.
Sutjidra menegaskan, pengawalan distribusi tetap diperlukan, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila volume BBM yang dikirim belum mencukupi. Pemerintah daerah pun meminta agar kebutuhan Buleleng menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan distribusi.
“Kami akan mengawal distribusi bersama Forkopimda, tapi yang utama kami perjuangkan pasokannya. Karena percuma ada pengawalan kalau tidak ada pasokan yang dikawal,” jelas Sutjidra.
Untuk memastikan penyaluran berjalan lebih tertib, Pemkab Buleleng mempercepat pembentukan Satgas BBM. Tim ini dirancang untuk memantau ketersediaan pasokan, mengawasi pendistribusian, serta menelusuri penyebab berkurangnya alokasi BBM ke Buleleng.
Struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga pola pelaporan diminta segera dituntaskan. Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada pemantauan antrean, tetapi juga mencakup perkembangan pasokan dan jumlah BBM yang benar-benar diterima daerah.
“Kami akan mengawal distribusi bersama Forkopimda, tapi yang utama kami perjuangkan pasokannya. Karena percuma ada pengawalan kalau tidak ada pasokan yang dikawal,” jelas Sutjidra.
Pengamanan di lapangan akan melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam beberapa hari terakhir, aparat telah membantu mengamankan sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang. Kapolres Buleleng dan Dandim juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pengawasan, sementara Kapolres telah berkoordinasi dengan petugas penghubung dari Polda Bali.
Di sisi lain, Pemkab Buleleng mendorong perluasan akses BBM hingga ke wilayah pedesaan melalui Pertashop. Pasokan untuk gerai tersebut dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Pertamina juga diminta mengkaji kemungkinan pelibatan BUMDes agar distribusi dapat menjangkau warga yang tinggal jauh dari SPBU, dengan tetap memenuhi ketentuan dan standar keselamatan.
Sutjidra mencontohkan kondisi di Kecamatan Tejakula. Satu Pertashop disebut hanya memperoleh sekitar dua kiloliter BBM, yang langsung habis dalam waktu singkat.
“Seperti yang terjadi di Tejakula tadi malam, satu Pertashop hanya mendapat sekitar dua kiloliter dan dalam dua jam sudah habis,” ungkapnya.
Sementara itu, kondisi antrean di sejumlah SPBU Buleleng mulai berangsur normal pada Minggu (18/10/2026). Setelah pembatasan pembelian BBM dan penerapan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan diberlakukan, antrean panjang yang sebelumnya mengular dilaporkan tidak lagi terlihat di sejumlah lokasi.
“Sudah mulai normal, masyarakat tidak lagi mengantre lama untuk mendapatkan BBM,” ujar salah satu petugas di SPBU Seririt.
