Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata Tegaskan Rp32,45 Miliar untuk Revitalisasi 94 Sekolah

rakor
Bali Tribune / Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Aula Mall Pelayanan Publik (MPP) Karangasem, Kamis (10/9/2026)

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 32,45 miliar untuk merevitalisasi 94 satuan pendidikan pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dibuka langsung oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, di Aula Mall Pelayanan Publik (MPP) Karangasem pada Kamis (10/9/2026) lalu.

Dalam arahanya, Bupati Gus Par mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan guna meminimalkan risiko penyelewengan. Karena itu pihaknya dalam hal ini menggandeng Kejaksaan Negeri Karangasem dan Polres Karangasem dalam melakukan pendampingan hukum serta pengawasan sejak awal.

"Pelaksanaan revitalisasi ini bukan sekadar pekerjaan fisik bangunan, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermutu. Pengelolaan dana bantuan wajib dilaksanakan secara jujur dan transparan. Pelibatan aparat penegak hukum bertujuan untuk memitigasi risiko serta mencegah penyimpangan sejak awal," ujarnya.

Dikatakannya, program perbaikan fasilitas ini menyasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di wilayah Karangasem. Hingga awal September 2026, progress Perjanjian Kerja Sama (PKS) program ini telah menyentuh angka 52,13 persen. Sebanyak 49 sekolah tercatat resmi menandatangani PKS dengan total nilai kontrak mencapai Rp32,449 miliar.

Gusti Putu Parwata juga menginstruksikan para kepala sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) untuk menjaga mutu konstruksi sesuai standar teknis, memperhatikan aspek estetika, dan memastikan ketahanan bangunan terhadap potensi bencana alam. “Kabupaten Karangasem memiliki resiko bencana yang cukup tinggi, ini agar diperhatikan,” tegasnya.

Rakor ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Karangasem, perwakilan Kejaksaan Negeri, Polres Karangasem, pejabat teknis Disdikpora, Koordinator Wilayah Disdikpora Kecamatan, serta seluruh Kepala Sekolah penerima program.

Sementara, berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karangasem, target 94 sekolah tersebut mencakup 40 PAUD/TK/KB, 44 SD, dan 10 SMP. Dari total target, sekolah yang telah merampungkan PKS meliputi 23 PAUD/TK/KB, 20 SD, dan 6 SMP. Sementara itu, sisanya masih berada dalam tahap verifikasi administrasi.

Pengalokasian dana hibah fisik ini merupakan bentuk tindak lanjut dari koordinasi intensif Pemkab Karangasem bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Langkah ini diambil untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, rehabilitasi sekolah rusak, serta penguatan digitalisasi pembelajaran di daerah.

wartawan
AGS
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabur ke Badung, Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Blahbatuh

balitribune.co.id | Gianyar - Digiring ke Mapolsek Blahbatuh, menandai berakhirnya pelarian ANB (26 tahun). Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini berakhir di sebuah tempat kos di Banjar Selat Beringkit, Mengwitani, Badung. Setelah disanggong Tim Opsnal Reskrim Polsek Blahbatuh tanpa perlawanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait PWA, Dewan Bali Minta Pemerintah Provinsi Bali Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata sebesar Rp 150 ribu sejak 14 Februari 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk terbuka terhadap PWA tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali Tegaskan Kenaikan UMP Harus Selaras dengan Keterjangkauan Kebutuhan Pokok

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tidak hanya mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja di Pulau Dewata pada tahun 2027. Dewan Bali pun meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi harga pangan supaya tidak mengalami kenaikan seiring kenaikan UMP untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.