Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dandenpom: Stop Segala Bentuk Pelanggaran!

Bali Tribune/ SOSIALISASI – Usai membuka “Sosialisasi Ops Gaktib “Waspada Wira Tombak” TA 2019” di Mako Denpom IX/3 Denpasar, Kamis (14/2), Dandenpom IX/3 Denpasar Letkol Cpm Harjono Pamungkas Putro (tengah) mengajak foto bersama para peserta.

Bali Tribune, Denpasar - Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) IX/3 Denpasar Letkol Cpm Harjono Pamungkas Putro, SH., MH., mengingatkan seluruh prajurit TNI agar bertindak dan bersikap disiplin, serta selalu mematuhi segala bentuk aturan. “Stop segala pelanggaran. Kalau sudah melanggar pasti akan diproses sesuai hukum berlaku dan dampak pelanggaran itu sangat besar pada diri sendiri dan keluarga,” ujarnya di hadapan puluhan peserta “Sosialisasi Ops Gaktib “Waspada Wira Tombak” TA 2019” di Aula Mako Denpom IX/3 Denpasar, Kamis (14/2). Sosialisasi dilakukan sebelum Denpom IX/3 Denpasar menggelar razia ke sejumlah lokasi. “Polisi Militer adalah satuan penegak hukum, disiplin, dan tata tertib yang membantu Dansat dalam menertibkan anggotanya. Jadi, bukan mencari-cari kesalahan anggota TNI, sehingga perlu dilakukan sosialisasi seperti ini,” jelas Letkol Harjono Pamungkas Putro. Dandenpom mengutip beberapa penekanan dan penegasan Panglima TNI dalam amanatnya saat Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TA 2019 beberapa waktu lalu. Ops Gaktib dan Yustisi ini merupakan salah satu upaya memelihara dan meningkatkan porofesionalisme prajurit TNI. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan menggunakan medsos dan media elektronik (kejahatan siber dan ITE), prajurit POM TNI dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menindak kejahatan, sekaligus membentengi pengaruh negatif medsos serta menjaga nama baik TNI dan penyebaran berita palsu (hoaks). “Penegak hukum adalah ujung tombak kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Setiap Polisi Militer harus terlebih dulu memiliki komitmen tinggi terhadap hukum dan setiap aturan yang berlaku. Tanpa itu, mustahil Polisi Militer sebagai penegak ketertiban memiliki kewibawaan yang paripurna,” jelasnya. Hasil Ops Gaktib dan Yustisi Tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan beberapa kasus, seperti desersi, mangkir, pelanggaran disiplin dan pelanggaran lalu lintas. Namun dibalik itu terdapat hal-hal positif, yaitu menurunnya kasus narkotika, psikotropika, penyalahgunaan senpi, handak, dan perkelahian antara TNI, Polri dan masyarakat.    Adapun penekanan Panglima TNI yang perlu dipedomai, yaitu pertama, tingkatkan pemahaman dan kepatuhan atas hukum serta aturan yang berlaku, juga laksanakan sinergi dan kerja sama yang baik dengan stakeholder lainnya. Kedua, pegang teguh komitmen netralitas TNI, sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman, damai, dan sukses. Ketiga, sikapi secara cerdas setiap perkembangan yang ada, termasuk hoaks, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan medsos dan serangan siber. Keempat, para komandan satuan agar memberikan dukungan penuh demi susksesnya penyelenggaraan Ops Gaktib dan Yustrisi ini. “Serta kelima, pelihara dan tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat agar terwujud Indonesia yang berdaular, mandiri dan berkepribadian,” kata Dandenpom mengutip penekanan Panglima TNI, seraya menjelaskan, sedikitnya ada 26 perkara yang ditangani Denpom IX/3 Denpasar selama Semester II TA 2018.

wartawan
djoko Moeljono
Category

United Indobali Tebar Hadiah, Menangkan 1 Unit Suzuki Fronx Hanya dengan Test Drive

balitribune.co.id | Denpasar - Main dealer Suzuki R4 wilayah Bali, PT United Indobali (UIB) terus mengelontorkan  program  memanjakan konsumen Bali. Terbaru UIB menghadirkan program test drive Suzuki Fronx berhadiah I unit Fronx  selama  periode 1 April- 30 Juni 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sinergi Berkelanjutan, BPJS Kesehatan dan Kejari Tabanan Perkuat Pengawalan Program JKN

balitribune.co.id I Tabanan - BPJS Kesehatan secara resmi memperbarui sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) pada Senin(13/4). Hal ini merupakan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kepatuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha di Wilayah Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana Perkuat Sinergi, Tata Ruang Jadi Sorotan

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah pusat mempertegas komitmen menertibkan aset dan tanah terlantar di seluruh Indonesia melalui kebijakan strategis. Langkah ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 yang disahkan Presiden Prabowo Subianto, tentang penertiban kawasan dan tanah telantar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.