balitribune.co.id | Negara - Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi memang dirasakan berdampak pada penganggaran pemerintah daerah. Namun dihadapkan pada tantangan dampak efisiensi tersebut, pelayanan publik kini menjadi perhatian serius. Aparatur pemerintah daerah kini dituntut lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Di tengah penyesuaian di segala bidang sebagai upaya efisiensi, berbagai langkah kini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Aparatur pemerintah di Kabupaten Jembrana kini dituntut agar lebih mengoptimalkan kinerja. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Senin (3/3/2025), meminta pegawai memaksimalkan pelayanan. Pihaknya ingin pelayanan kepada masyarakat lebih dioptimalkan.
Menurutnya, pelayanan publik dioptimalkan dengan paradigma rakyat selaku atasan sehingga sudah seyogyanya dilayani. "Kita harus memiliki semangat dan mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Masyarakat tidak boleh dipersulit dalam mengakses layanan. Tanamkan mindset rakyatlah sebagai atasan kita," tegas Bupati Kembang di hadapan ratusan ASN dan tenaga Non ASN Pemkab Jembrana.
Pola pikir selama ini mesti diubah. Orientasinya menghasilkan uang bukan hanya menghabiskan uang. "Kita gali sumber-sumber pendapatan daerah, utamanya PAD tanpa membebani masyarakat kecil melalu intensifikasi dan ekstensifikasi. Termasuk membatasi belanja dan kegiatan yang tidak produktif. Jika upaya ini dilakukan secara kolektif, saya yakin kita bisa melakukan penghematan besar," ujarnya.
Bupati Kembang memulai hari pertama berdinas Senin kemarin dengan berkantor di RSU Negara. Seharian ngantor di RSU Negara dimanfaatkannya untuk mengecek secara langsung pelayanan kesehatan yang diakses masyarakat. Selain itu pihaknya sempat memimpin rapat dan melaksanakan desk anggaran dibidang kesehatan . Ia mengaku akan berada di rumah sakit ini selama dua hingga tiga minggu ke depan.
Upaya ini menurutnya untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dan mencari solusi terbaik. “Saya akan berada di sini untuk mempelajari masalah yang ada, termasuk memastikan terapi dan obat yang diberikan tidak salah. Ini adalah persoalan yang sangat urgent, dan saya akan segera mencarikan solusi untuk memperbaikinya,” ujar Bupati Kembang Hartawan didampingi Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna.
Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan pendapatan RSU Negara. Saat ini sekitar 95 persen dari pendapatan rumah sakit berasal dari layanan BPJS Kesehatan, dengan total pendapatan rumah sakit mencapai 84 miliar rupiah per tahun. Ia meminta agar pengelolaan BPJS Kesehatan dapat lebih maksimal dengan memperbaiki sistem dan mempercepat proses klaim agar tidak ada klaim yang terlambat atau bahkan hangus. "Sumber daya manusia yang mengurus BPJS harus sigap dan kompeten. Kami harus pastikan sistemnya berjalan dengan baik agar pendapatan dari BPJS bisa maksimal," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong inovasi pelayanan baru, seperti layanan jantung dan kerjasama dengan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit serta menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit. Pihaknya juga mendapati masalah persediaan obat.di apotek rumah sakit. Ia meminta masalah ini segera diatasi agar pasien tidak kesulitan mendapatkan obat yang dibutuhkan. "Saya melihat ada beberapa stok obat yang kosong, dan setelah ditanyakan, sebagian besar memang ada di gudang. Namun, ada juga yang benar-benar kosong. Ini harus segera ditangani agar pasien tidak kesulitan mendapatkan obat," tegasnya.
Ia mengaku bertekad memperbaiki pelayanan dan pengelolaan RSU Negara dan berkomitmen terus memantau dan mengawasi kondisi rumah sakit demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jembrana. "Saya ingin memastikan segala permasalahan ini diselesaikan dengan tepat. Jika diperlukan, saya akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk mencari solusi yang terbaik," jelasnya.
