Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Disdukcapil Klungkung Memperoleh Predikat WBK

Bali Tribune/ PENGHARGAAN - Disdukcapil Klungkung memperoleh predikar WBK disampaikan kepada Bupati Suwirta



balitribune.co.id | Semarapura - Disdukcapil Pemkab Klungkung memperoleh piagam penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemkab Klungkung Komang Dharma dalam laporannya kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, di ruang Kerja Bupati Klungkung, Senin (20/12/21).

Predikat WBK diperoleh dalam rangkaian kegiatan evaluasi pembangunan zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021.

Bupati Suwirta mengapresiasi disdukcapil Pemkab Klungkung atas prestasi yang diraih. "Jadikan predikat yang diperoleh sebagai langkah untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pesan Bupati suwirta.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa dari penghargaan ini, membuktikan bahwa pada Disdukcapil tidak ada unsur-unsur korupsi, dan tidak ada permainan uang pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat Klungkung. Saya harapkan Disdukcapil bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bisa menjadi inspirasi bagi OPD lain di Lingkungan Pemkab Klungkung.

Bupati Suwirta meminta kepada Sekda Kabupaten Klungkung beserta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Klungkung tahun depan agar dapat menunjukan diri sebagai OPD dengan Predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

wartawan
SUG
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.