Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Disdukcapil Klungkung Memperoleh Predikat WBK

Bali Tribune/ PENGHARGAAN - Disdukcapil Klungkung memperoleh predikar WBK disampaikan kepada Bupati Suwirta



balitribune.co.id | Semarapura - Disdukcapil Pemkab Klungkung memperoleh piagam penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemkab Klungkung Komang Dharma dalam laporannya kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, di ruang Kerja Bupati Klungkung, Senin (20/12/21).

Predikat WBK diperoleh dalam rangkaian kegiatan evaluasi pembangunan zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021.

Bupati Suwirta mengapresiasi disdukcapil Pemkab Klungkung atas prestasi yang diraih. "Jadikan predikat yang diperoleh sebagai langkah untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pesan Bupati suwirta.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa dari penghargaan ini, membuktikan bahwa pada Disdukcapil tidak ada unsur-unsur korupsi, dan tidak ada permainan uang pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat Klungkung. Saya harapkan Disdukcapil bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bisa menjadi inspirasi bagi OPD lain di Lingkungan Pemkab Klungkung.

Bupati Suwirta meminta kepada Sekda Kabupaten Klungkung beserta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Klungkung tahun depan agar dapat menunjukan diri sebagai OPD dengan Predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

wartawan
SUG
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.