Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditahan, Ketua Kadin Seret Nama Sandos dan Jayantara

Bali Tribune/Tersangka AA Alit Wiraputra digiring dari ruang pemeriksaan ke tahanan Polda Bali.

Balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra (44) langsung buka-bukaan pasca dirinya ditangkap dan ditahan penyidik Dit Reskrimum Polda Bali dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Alit mengatakan bahwa dirinya merupakan korban ‘tukar kepala’. Sebab, yang terlibat langsung dalam kesepakatan itu sebenarnya anak mantan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika bernama Sandos dan Made Jayantara.

"Karena saat itu, Mangku Pastika masih menjabat sebagai Gubernur Bali sehingga saya diminta untuk pengganti posisi Sandos,” teriaknya sesaat akan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolda Bali sore kemarin.

Dikatakannya, sebenarnya proyek itu diatur oleh Sandos. Ia mengaku hanya diminta untuk menggantikan posisi Sandos yang pada saat itu ayahnya Made Mangku Pastika sedang berkuasa sebagai Gubernur Bali. Sementara uang sebanyak Rp 16 miliar yang digelontorkan korban untuk mengurus Perizinan Prinsip tersebut dikuasai oleh Made Jayantara, Sandos dan Candra Wijaya.

"Sebenarnya proyek ini diatur oleh Made Jayantara dan Sandos. Semua uang yang diterima itu diatur oleh Jayantara, Sandos, dan Candra Wijaya. Terus terang 50 persen dari uang yang diterima itu adalah untuk Sandos. Sisanya untuk kami bertiga, yaitu saya sendiri, Made Jayantara dan Candra Wijaya," ujar pria asal Tukad, Dalung Kuta Utara, Kabupaten Badung ini.

Alit Wira Putra kembali menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu terkait persoalan uang yang dipegang Sandos digunakan untuk apa. Lantaran memang awal dari perjanjian dan kesepakatan ini antara pihak korban Sutrisno Lukito Disastro dengan Sandos sendiri. Alit mengaku diminta untuk menggantikan posisi Sandos saja.

“Karena beliau adalah putra Gubernur pada saat itu. Maka saya diminta untuk menggantikan posisi beliau,” tegasnya

Ia juga membantah bahwa dirinya ke Jakarta hendak melarikan diri. Dia mengaku ke Jakarta ada urusan pribadi. “Saya rencana pulang besok (hari ini - red) guna menghadiri pemeriksaan di sini (Polda Bali). Siapa bilang saya hendak melarikan diri? Saya ke Jakarta ada urusan pribadi,” katanya.

Kronologi kasus berawal pada Januari 2012 lalu. Singkat cerita, antara tersangka Alit dan korban memiliki kesepakatan membuat perusahaan PT BSM (Bangun Segitiga Emas) yang rencananya akan bekerjasama dengan Pelindo III untuk Pengembangan Pelabuhan Benoa yang diperkirakan seluas 400 hektar. Tersangka saat itu disebut membujuk pelapor sekaligus korban Sutrisno selaku pengembang dan pemilik dana. Kerjasama keduanya adalah dalam hal pengurusan perizinan, dimana dalam kerjasama ini yang membuat draft dan pengurusan izinnya adalah tersangka. Tersangka juga mengurus rekomendasi dari Gubernur terkait Izin Prinsip.

Dalam kesepakatan itu, biaya operasional yang disepakati Rp 30 miliar, rencananya digunakan untuk pengurusan izin hingga selesai. Uang itu kemudian ditransfer dua kali Rp 6 miliar untuk biaya ‘audensi’ dengan gubernur dan wakilnya, serta Rp 10 miliar untuk biaya mendapatkan izin rekomendasi dari gubernur. Enam bulan setelah korban membayarkan uang Rp 16 miliar tersebut, rupanya tidak ada hasil yang diterimanya terkait kesepakatan yang telah dibuat, yang bersangkutan sulit dihubungi. Hingga kemudian korban melaporkan ke Polda Bali 20 April 2018 lalu.

"Dalam keterangannya, dana itu mengalir ke empat orang yang sementara ini kami jadikan saksi. Disamping tersangka sendiri, ada inisial J, C dan S,” jelasnya Dir Reskrimum Polda Bali Kombes Pol Andi Fairan.
S yang diduga dalam hal ini adalah Sandos telah diperiksa oleh Polda Bali. Diakui oleh tersangka, Sandos menerima Rp 7,5 miliar ditambah 80 ribu US Dolar dengan barang bukti yang juga sudah jelas. Sandos sendiri kala itu berperan sebagai seseorang yang memberikan saran, petunjuk dan arahan pihak-pihak mana saja yang kompeten untuk diajak komunikasi terkait kerja sama tersebut.

Alit sendiri dalam keterangannya, mengaku hanya menerima Rp 2 miliar saja. Sementara J yang diduga Jayantara menerima Rp 1,1 miliar dengan peran menyiapkan secara legalitas surat-surat untuk pengajuan ke Pemerintah Provinsi Bali. Dan C diduga Candra menerima Rp 4,6 miliar dengan peran menyiapkan gambar perluasan Pelabuhan Benoa. 

Menariknya, saat akan ditahan, Alit Wira Putra mengeluarkan kalimat berbau kampanye untuk salah satu calon presiden. “Ingat, tanggal 17 April Gerindra menang dan Prabowo presiden!” teriaknya sembari mengacungkan dua jari.

wartawan
Ray

Respons Cepat, Pengg***k ABG Diamankan

balitribune.co.id | Gianyar - Seorang pemuda dengan leher terg^^^k di bagian samping, kini harus menjalani  perawatan intensif.  Syukurnya, jajaran Polsek Blahbatuh Polres Gianyar berhasil mengamankan seorang pria yang diduga menjadi pelakunya. Kejadiannya  di depan Wins Bar, Jalan Ida Bagus Mantra, Banjar Medahan, Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Selasa (4/11) dini hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Karangasem Terima Kunjungan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata menerima kunjungan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Kantor Bupati Karangasem, Rabu (5/11).

Baca Selengkapnya icon click

Astra Motor Racing Team Konsisten Podium di Final Mandalika Racing Series 2025

balitribune.co.id | Mandalika - Tim Astra Motor Racing Team (ART) di bawah naungan Astra Motor kembali menunjukkan konsistensinya pada gelaran final Mandalika Racing Team 2025 . Dari 3 kelas yang diikuti, tim ART Yogyakarta berhasil mengkoleksi podium pada kelas NS 250cc lalu NS150cc dan Junior NS150cc. (2/11/2025). Andi Farid Izdihar atau yang akrab disapa Andi Gilang yang menyumbang 3 podium di dua kelas berbeda.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Pengendalian Gratifikasi

balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Bupati I Wayan Adi Arnawa membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Pengendalian Gratifikasi Bagi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Raker Bersama Disdikpora dan Diskes Bahas Program Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung telah menggelar tapat kerja membahas program kerja tahun 2026, pada Selasa (4/11). Dalam rapat yang mengundang Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan Badung ini membahas sejumlah program. Meliputi ratusan guru kontrak yang belum menjadi PPPK, dan kurangnya fasilitas kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.