Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dituding Mahal, Dewan Minta Tarif PDAM Direvisi

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli, IB Made Santosa

balitribune.co.id | Bangli - Baru sepekan dilantik, anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa mulai mengkritisi penyesuaian tarif PDAM. Politisi dari Golkar ini mengganggap tarif yang berlaku saat ini sangat memberatkan masyarakat. Pihaknya mendesak agar dilakukan revisi terhadap penyesuain tarif air minum yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.

IB Santosa mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait tingginya tarif air minum yang dikenakan pada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta (PDAM) Bangli.

Dari aspirasi yang didapat, tagihan rekening air minum untuk kategori rumah tangga rata- rata ada dikisaran Rp 200-300 ribu per bulan. Menurut IB Santosa tentu dengan tagihan rekening sebesar itu sangat memberatkan masyarakat dan sangat dirasakan khususnya bagi masyarakt yang taraf perekonomi pas-pasan.

”Tugas atau tupoksi selaku anggota dewan adalah menyuarakan aspirasi masyarakat dan sudah barang tentu kami akan menyuarakan aspirasi masyarakt, jika tidak berarti kami sebagai anggota dewan dianggap tidak berfungsi alias mandul,” tegas IB Santosa, pada Minggu (18/8).

Seandainya dalam evaluasi atas tarif air minum tidak bisa dilakukan efisiensi untuk penurunan tarif, maka pendapat dirinya selaku anggota dewan yakni salah satu solusinya adalah pemerintah daerah memberikan  subsidi.

”Kalau subsidi tidak bisa dilakukan dengan alasan tidak ada uang maka kegiatan yang tidak terkait dengan kepentingan masyarakat ditunda saja dan anggaran dialihkan untuk subsidi,” ujar politisi asal Desa Demulih, Kecamatan Susut ini.

Pihaknya dalam waktu dekat akan berembug dengan anggota dewan lainya untuk mengagendakan rapat kerja dengan mengundang pihak PDAM. Pihaknya ingin tahu secara jelas variabel yang digunakan untuk menentukan biaya produksi yang menjadi acuan untuk menetukan besaran tarif air minum.

”Kami akan agendakan untuk rapat kerja dengan mengundang pihak PDAM dan OPD terkait, kami berharap rapat kerja bisa terlaksana dalam waktu dekat ini,” tegas IB Santosa.

Disinggung kenapa baru mengkritisi tarif air minum padahal pemberlakukan tarif sejak 2 tahun lalu, secara diplomatis IB Santosa mengaku baru terplih sebagai anggota DPRD Bangli.

”Jika pada periode sebelumnya kami duduk sebagai anggota DPRD Bangli, tentu saat itu kami menolak dilakukan penyesuaian tarif,” jelas IB Santosa.

wartawan
SAM
Category

YKI Badung Salurkan PMT untuk 20 Penderita Kanker di Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Sebanyak 20 penderita kanker di Kecamatan Abiansemal menerima bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Badung, Jumat (2/10/2026). Bantuan tersebut diserahkan sebagai bagian dari kegiatan YKI Badung bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Manajemen Tanah Lot Dorong Musyawarah Soal PKS

balitribune.co.id | Tabanan – Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah terkait perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemerintah daerah soal tata kelola objek wisata pada 17 November 2026. 

Upaya dialog terbuka tersebut dinilai sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan destinasi ikonik di Tabanan tersebut serta menjaga kondusifitas. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Balap Liar, Polsek Selemadeg Sisir Jalur Tengkorak Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Jajaran Polsek Selemadeg mengintensifkan patroli malam dengan menyisir kawasan rawan di lintasan Jalur Tengkorak Denpasar-Gilimanuk.  Kegiatan pencegahan yang berlangsung pada Sabtu (3/10/2026) itu digencarkan untuk mengantisipasi potensi aksi balapan liar dan maraknya kejahatan jalanan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Karangasem Dorong Eksekutif Optimalkan Capaian Target Penerimaan PAD

balitribune.co.id | Amlapura - Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika mendorong pihak eksekutif utamanya OPD terkait yakni Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan berbagai inovasi dan langkah kongkrit untuk menekan kebocoran PAD di berbagai sektor penerimaan pajak daerah, utamanya dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.