balitribune.co.id | Mangupura - Rencana Pemerintah Kabupaten Badung memberikan insentif kepada Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) yang turut membantu pengamanan kawasan pariwisata mendapat dukungan DPRD Badung.
Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Wijaya mendorong agar kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, regulasi diperlukan agar pemberian insentif kepada Bankamda dapat berjalan terarah dan memiliki mekanisme yang jelas.
Politisi yang akrab disapa Yonda itu mengatakan, DPRD dapat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas rancangan regulasi tersebut bersama pemerintah daerah. Sebelum itu, ia menilai perlu dilakukan konsultasi dengan Majelis Desa Adat (MDA), mengingat Bankamda berkaitan dengan sistem keamanan dan adat di Bali.
“Kita buatkan Perda-nya bersama pemerintah, dan sebelumnya konsultasikan dengan Majelis Desa Adat (MDA). Karena kita bicara di Bali,” ujar Yonda, Senin (21/9/2026).
Yonda mengatakan pemberian insentif merupakan bentuk dukungan kepada petugas yang membantu pemerintah menjaga keamanan wilayah. Namun, penerapannya dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan pariwisata.
“Kalau bisa di daerah-daerah wisata dulu kita buat konsepnya. Kalau semuanya, saya rasa akan panjang. Fungsinya kan berbeda,” katanya.
Ia menegaskan, besaran insentif bukan menjadi persoalan utama. Yang lebih penting, menurutnya, terdapat regulasi yang mengatur keterlibatan dan pola pengamanan secara terpadu antara Pecalang, Linmas, dan Bankamda.
“Pemerintah membuat regulasi mengatur bagaimana insentif yang cocok untuk diberikan. Walaupun tidak banyak, yang penting ada sentuhan,” jelasnya.
Menurut Yonda, penguatan keamanan di kawasan pariwisata perlu mendapat perhatian karena wilayah tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan. Ia juga menyinggung pentingnya keterlibatan seluruh unsur keamanan dalam mencegah gangguan keamanan dan kriminalitas.
Dengan adanya regulasi, pemberian insentif sekaligus pola kerja Bankamda diharapkan memiliki dasar dan mekanisme yang lebih jelas serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
