Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dukung Program Pemerintah Bali, BKKBN Siap Wujudkan Keluarga Berkualitas

BKKBN
Bali Tribune / RAKORDA - pembukaan Rakorda Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (10/3/2026)

balitribune.co.id | Denpasar - Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mendukung program Pemerintah Bali dengan siap mewujudkan Keluarga yang Berkualitas. Kepastian ini disampaikan langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S saat pembukaan Rakorda Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (10/3/2026). Tema Rakorda Tahun 2026 yaitu “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.  Tujuan dari Rakorda adalah untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dengan di daerah. 

"Jadi, program-program pusat dengan daerah bersinergi. Bangga kencana punya program prioritas, yaitu mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan cara merencanakan dengan baik. Tidak ada lagi jargon dua anak laki perempuan sama saja. Tetapi bagaimana merencanakan menikah usia berapa, anak berapa, secara ekonomi, dari pendidikan, siap fisik, mental sosial dan budaya untuk berkeluarga," ungkapnya.

Sementara Gubernur Bali, I Wayan Koster yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani menyampaikan, apabila ditelaah secara mendalam, sesungguhnya program ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dan filosofis dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Keluarga adalah tempat pertama dan utama pembentukan karakter dan spiritualitas manusia. Melalui penguatan ketahanan keluarga, pola asuh yang baik, serta pendidikan nilai agama dan budaya sejak dini, kita membangun manusia Bali yang berakhlak, berkarakter, dan berintegritas. Program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, hingga Bina Keluarga Lansia berkontribusi langsung terhadap pembentukan manusia yang unggul secara moral dan mental.

"Inilah bentuk konkret Atma Kerthi dalam konteks kebijakan publik Keterkaitan dengan Wana Kerthi dan Danu Kerthi; Pelestarian Alam dan Sumber Daya," katanya. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana bukan sekadar pengaturan jumlah anak, tetapi menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan Bali. Bali adalah pulau kecil dengan keterbatasan lahan, air, dan sumber daya alam. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkelola, maka tekanan terhadap hutan, sumber air, dan ekosistem akan semakin berat. Dengan keluarga berencana yang terencana dan bertanggung jawab, kita memastikan bahwa pembangunan tidak melampaui daya tampung alam Bali. 

"Ini adalah implementasi nyata dari prinsip keharmonisan antara manusia dan alam," ujarnya.

Jumlah penduduk provinsi Bali diproyeksikan akan mencapai 4.488.240 jiwa pada tahun 2026. Meskipun jumlah penduduk yang terus bertambah, namun disayangkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan tingkat fertilitas di Bali cenderung menurun. Berdasarkan Hasil Pemuktahiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025, tingkat kelahiran di Provinsi Bali adalah 2,01 mengalami penurunan dari Tahun 2023 dan 2024 yaitu pada angka 2,03. Problem kependudukan lainnya di Provinsi Bali adalah adanya peningkatan kepadatan penduduk yang signifikan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, tercatat tingkat kepadatan penduduk Tahun 2010 sebesar 673 jiwa/km2 menjadi 747 jiwa/km2 pada Tahun 2020. Kondisi ini dapat dipicu oleh tingginya tingkat urbanisasi. Salah satu dampak tingginya urbanisasi adalah beban sosial bagi kota yang menjadi tujuan urbanisasi, seperti memicu naiknya kemiskinan di kawasan perkotaan yang dapat memicu terjadinya ketidak setabilan lingkungan. Apabila ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh maka tidak mustahil Bali akan semakin penuh sesak atau over populasi. Dampaknya, akan terjadinya degradasi ekologis kerusakan lingkungan, pencemaran, alih fungsi lahan produktif yang terus menerus untuk pembangunan fasilitas perumahan, kemacetan di daerah perkotaan.

"Perlu saya garis bawahi sehubungan dengan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Bali, antara lain Program Bangga Kencana merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan mewujudkan keluarga berencana yang efektif demi tercapainya Indonesia Emas. Oleh karena itu, kami berharap program ini bisa dikolaborasikan dengan program KB Krama Bali yang mendorong keluarga untuk mempunyai anak disesuaikan kuantitasnya serta pelestarian budayanya dengan mengatur jarak kelahiran dan memprioritaskan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, dan ekonomi dengan tujuan mewujudkan krama Bali yang unggul, sejahtera dan keluarga berkualitas," pungkasnya. 

wartawan
RAY
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Melakukan Penyesatan Proses Peradilan, 12 Advokat PH Made Daging Dipolisikan

balitribune.co.id | Denpasar - Sebanyak 12 advokat tim Penasehat Hukum (PH) eks Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi Bali, I Made Daging dilaporkan ke Mapolda Bali atas dugaan Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan dan/atau Tindak Pidana Sumpah Palsu dan/atau Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 dan/atau Pasal 291 dan/atau Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.