Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dukung Program Pemerintah Bali, BKKBN Siap Wujudkan Keluarga Berkualitas

BKKBN
Bali Tribune / RAKORDA - pembukaan Rakorda Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (10/3/2026)

balitribune.co.id | Denpasar - Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mendukung program Pemerintah Bali dengan siap mewujudkan Keluarga yang Berkualitas. Kepastian ini disampaikan langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S saat pembukaan Rakorda Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (10/3/2026). Tema Rakorda Tahun 2026 yaitu “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.  Tujuan dari Rakorda adalah untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dengan di daerah. 

"Jadi, program-program pusat dengan daerah bersinergi. Bangga kencana punya program prioritas, yaitu mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan cara merencanakan dengan baik. Tidak ada lagi jargon dua anak laki perempuan sama saja. Tetapi bagaimana merencanakan menikah usia berapa, anak berapa, secara ekonomi, dari pendidikan, siap fisik, mental sosial dan budaya untuk berkeluarga," ungkapnya.

Sementara Gubernur Bali, I Wayan Koster yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani menyampaikan, apabila ditelaah secara mendalam, sesungguhnya program ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dan filosofis dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Keluarga adalah tempat pertama dan utama pembentukan karakter dan spiritualitas manusia. Melalui penguatan ketahanan keluarga, pola asuh yang baik, serta pendidikan nilai agama dan budaya sejak dini, kita membangun manusia Bali yang berakhlak, berkarakter, dan berintegritas. Program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, hingga Bina Keluarga Lansia berkontribusi langsung terhadap pembentukan manusia yang unggul secara moral dan mental.

"Inilah bentuk konkret Atma Kerthi dalam konteks kebijakan publik Keterkaitan dengan Wana Kerthi dan Danu Kerthi; Pelestarian Alam dan Sumber Daya," katanya. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana bukan sekadar pengaturan jumlah anak, tetapi menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan Bali. Bali adalah pulau kecil dengan keterbatasan lahan, air, dan sumber daya alam. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkelola, maka tekanan terhadap hutan, sumber air, dan ekosistem akan semakin berat. Dengan keluarga berencana yang terencana dan bertanggung jawab, kita memastikan bahwa pembangunan tidak melampaui daya tampung alam Bali. 

"Ini adalah implementasi nyata dari prinsip keharmonisan antara manusia dan alam," ujarnya.

Jumlah penduduk provinsi Bali diproyeksikan akan mencapai 4.488.240 jiwa pada tahun 2026. Meskipun jumlah penduduk yang terus bertambah, namun disayangkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan tingkat fertilitas di Bali cenderung menurun. Berdasarkan Hasil Pemuktahiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025, tingkat kelahiran di Provinsi Bali adalah 2,01 mengalami penurunan dari Tahun 2023 dan 2024 yaitu pada angka 2,03. Problem kependudukan lainnya di Provinsi Bali adalah adanya peningkatan kepadatan penduduk yang signifikan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, tercatat tingkat kepadatan penduduk Tahun 2010 sebesar 673 jiwa/km2 menjadi 747 jiwa/km2 pada Tahun 2020. Kondisi ini dapat dipicu oleh tingginya tingkat urbanisasi. Salah satu dampak tingginya urbanisasi adalah beban sosial bagi kota yang menjadi tujuan urbanisasi, seperti memicu naiknya kemiskinan di kawasan perkotaan yang dapat memicu terjadinya ketidak setabilan lingkungan. Apabila ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh maka tidak mustahil Bali akan semakin penuh sesak atau over populasi. Dampaknya, akan terjadinya degradasi ekologis kerusakan lingkungan, pencemaran, alih fungsi lahan produktif yang terus menerus untuk pembangunan fasilitas perumahan, kemacetan di daerah perkotaan.

"Perlu saya garis bawahi sehubungan dengan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Bali, antara lain Program Bangga Kencana merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan mewujudkan keluarga berencana yang efektif demi tercapainya Indonesia Emas. Oleh karena itu, kami berharap program ini bisa dikolaborasikan dengan program KB Krama Bali yang mendorong keluarga untuk mempunyai anak disesuaikan kuantitasnya serta pelestarian budayanya dengan mengatur jarak kelahiran dan memprioritaskan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, dan ekonomi dengan tujuan mewujudkan krama Bali yang unggul, sejahtera dan keluarga berkualitas," pungkasnya. 

wartawan
RAY
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.