Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dunia Multiple Maslahat Jokowi

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Di suatu siang yang membosankan di masa-masa akhir masa jabatanya,  Presiden Jokowi sedang termenung di ruang kerjanya. Pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba dia memanggil salah seorang staf khusus, seseorang yang sudah sejak lama tak pernah dipanggil dan diajaknya berdiskusi. Mereka lalu membicarakan situasi  politik terkini. Jokowi tampak tenang di tengah begitu banyak orang menghujatnya, tidak ada yang dikeluhkan, tidak juga soal kabinet Prabowo yang sepertinya akan luar biasa tambun.

Memang semuanya belum pasti, jumlah menteri masih belum pasti tapi konon akan ada beberapa puluh wakil menteri. Beberapa puluh!

Semua itu adalah konsekuensi “politik merangkul” Presiden Terpilih Prabowo. Semua kekuatan politik (formal) harus masuk gerbong tidak boleh ada yang tertinggal. Presiden Jokowi cuma sedikit membicarakan soal kemungkinan masuknya PDIP dalam koalisi Pemerintahan Prabowo - Gibran. Presiden sendiri agak enggan membahas soal itu.  

PDIP masuk koalisi pemerintahan Prabowo? Sesuatu  yang dinilai Pengamat politik M Qodari cuma memiliki kemungkinan 50% akan terjadi mengingat ‘musuh’ ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yaitu Jokowi dan SBY yang sebelumnya juga telah berada di barisan pendukung Pemerintahan Prabowo – Gibran.

Tidakkah keberadaan SBY dan Jokowi membuat PDIP memiliki hambatan psikologi untuk masuk ke dalam koalisi? Tapi mungkin saja tidak karena bukankah PDIP selalu mendengungkan tidak pernah ada masalah dengan Prabowo. Masalah mungkin akan muncul terkait Gibran, Wapres terpilih, putra Jokowi. Tetapi masalah itu pasti bisa dicarikan solusi. Bukankah sejauh ini semua soal bisa dibicarakan di Republik ini jika menyangkut soal bagi-bagi kuasa.

Masuknya PDIP dalam koalisi pemerintah barangkali hanya akan menyisakan pertanyaan filosofis, lalu apa gunanya pemilu jika semua akhirnya masuk ke dalam koalisi pemerintah? Tidakkah PDIP akan mengorbankan kemungkinan elektabilitasnya pada pilpres 2029 mendatang? Setidaknya atas nama etika kekuasaan?

Bagi saya hal itu tidak penting dibahas karena pada hakekatnya tujuan akhir partai politik, termasuk PDIP, adalah mendapatkan kekuasaan. Tidak dapat roti kekuasaan, remah-remah pun jadilah. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah Jokowi lengser PDIP masih akan selalu menyerang keluarga Jokowi? Sampai kapan? Entahlah. Mungkin selamanya, selama hayat masih di kandung badan.

Hujatan terhadap Jokowi begitu massif, setidaknya di medsos. Kehadiran medsos membuat realitas terbagi menjadi relitas medsos dan realitas dunia nyata. Di dunia maya, maksud saya dunia medsos, serangan terhadap Presiden Jokowi begitu brutal. Perusak demokrasi, pencipta politik dinasti. Nama Jokowi tiba-tiba berubah jadi Mulyono dalam konotasi sehina-hinanya. Tapi di dunia nyata, dunia realitas,  approval rating Presiden Jokowi masih berada di angka 86 %. Terjadi kesenjangan yang amat luar biasa antara dunia nyata dan realitas medsos.

Mungkin karena di dunia medsos berlaku apa yang disebut oleh cendekiawan Islam, Ulil Abshar Abdala sebagai mono maslahat, maslahat tunggal yang hakekatkanya adalah kebenaran absolut.

Misalnya, satu-satunya kemaslahatan di dunia ini adalah demokrasi, di luar itu yang ada hanyalah kejahatan. Tetapi sesungguhnya di dunia nyata ada begitu banyak kemaslahatan. Demokrasi adalah kemaslahatan, kesejahteraan ekonomi juga adalah kemaslahatan. IKN adalah kemaslahatan. Ada begitu banyak kemaslahatan dalam hidup ini. Dengan kata lain, dalam realita nyata dunia ini yang berlaku adalah multi maslahat.

Di dunia mono maslahat Jokowi adalah pangeran kegelapan yang harus dihukum, sementara di dunia realitas yang multi maslahat, approval rating Jokowi berada ‘di langit ketujuh’ tembus 86%.  

Siang itu Presiden Jokowi sama sekali tak terlihat terusik dengan riuhnya hujatan di medsos. Mungkin karena dari awal dia sudah merelakan dirinya menjadi sasaran tembak agar Prabowo terbebas dari sorotan dan orang tak tertarik membicarakan betapa tambun dan kemungkinan kurang efisienya kabinet pemerintahan baru, Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sepertinya Presiden Jokowi dalam posisi ‘harus’ menyiapkan jalur mulus transisi kekuasaan kepada Presiden Terpilih.

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Jembrana Sediakan Rumah Singgah di Denpasar, Layani Keluarga Penunggu Pasien, Pencari Kerja dan Kampus

balitribune.co.id | Negara - Di awal kepemimpinannya, satu persatu program unggulan kini telah diwujudkan oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna. Teranyar rumah singgah di Denpasar yang menjadi janji kamapnye sudah dilaunching Minggu (24/3).

Baca Selengkapnya icon click

Wagub Bali Lepas Program “Martabak Mudik Bareng 2025”

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, secara resmi melepas Program “Martabak Mudik Bareng 2025” yang diadakan oleh Persaudaraan Warga Tegal Bali (PWTB) di Denpasar, Senin (24/3). Program tahunan ini bertujuan memfasilitasi warga Tegal yang tinggal di Bali untuk kembali ke kampung halaman dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polres Tabanan Tangkap 11 Tersangka Kasus Narkotika

balitribune.co.id | Tabanan - Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan menangkap 11 orang tersangka kasus narkotika selama Februari hingga Maret 2025. Kesebelas tersangka yang kini mendekam di ruang tahanan Polres Tabanan itu ditangkap dalam Operasi Cipta Kondisi (Cipkon).

“Tersangkanya sebelas orang. Sembilan laki-laki dan dua orang perempuan,” jelas Kapolres Tabanan, AKBP Chandra Citra Kesuma, dalam keterangannya pada Senin (24/3).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Polda Bali Bongkar Mafia BBM Subsidi, Pegawai SPBU Layani Mobil Box Modifikasi

balitribune.co.id | Denpasar - Praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara ilegal yang dilakukan petugas SPBU dibongkar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali. Kali ini, terjadi di SPBU 54.807.02 Jalan Raya Gunaksa, Desa Gunaksa, Dawan, Kabupaten Klungkung, Rabu (19/3).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Akan Optimalkan Pungutan Wisatawan Asing di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster didampingi Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, saat media briefing terkait SE Nomor 7 tahun 2025 di Jayasabha, Senin (24/3/2025) menegaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan implementasi pungutan wisatawan asing yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.